DEMOCRAZY.ID — Seruan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mengemas barang-barangnya dan meninggalkan Istana Negara terus bergema dari kalangan akademisi dan pengamat politik senior.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai bahwa pengunduran diri Gibran merupakan satu-satunya cara paling efektif untuk menghentikan gelombang serangan politik yang tiada henti menghantam klan Solo, khususnya sang ayah, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pandangan blak-blakan tersebut disampaikan Burhanuddin saat berbincang dalam tayangan podcast Bang Don Zuper Opini, Sabtu (7/11/2026).
Ia secara terbuka menyarankan agar putra sulung Jokowi itu mengambil keputusan mundur secara sukarela demi menyudahi krisis kepemimpinan dan stabilitas nasional.
Burhanuddin memaparkan bahwa posisi Gibran di pucuk kekuasaan saat ini justru berbalik menjadi beban politik luar biasa bagi Jokowi maupun Gibran sendiri.
Akumulasi kontroversi mulai dari cacat pendaftaran, putusan MK, hingga pembatalan Surat Keterangan penyetaraan ijazah oleh Mahkamah Agung telah menjadikan pasangan dinasti ini sasaran empuk kritik publik dan tekanan parlemen.
“Menurut saya lebih baik Mas Gibran mundur,” tegas Burhanuddin Muhtadi.
Ia menjelaskan, opsi mundur secara terhormat akan memutus mata rantai serangan politik yang terus menyasar klan Solo.
Jika Gibran bersikeras mempertahankan kursinya, posisi Jokowi dan Gibran dipastikan akan terus terseret dalam pusaran turbulensi politik yang kian menyudutkan mereka.
Dalam analisisnya, Burhanuddin juga menyoroti fenomena strategi komunikasi politik dua partai yang menurutnya aktif mengeksploitasi nostalgia kejayaan masa lalu, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrat.
“Ada dua partai yang jualan masa lalu. Satu PSI, yang kedua Demokrat,” ujar Burhanuddin.
Ia membedah bahwa PSI terus berupaya menjual narasi nostalgia era pemerintahan Jokowi, sementara Demokrat konsisten mengangkat kenangan masa kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Burhanuddin menilai kecenderungan partai memanfaatkan narasi masa lalu selalu muncul di saat masyarakat mulai meragukan atau merasa kecewa dengan kinerja pemerintahan yang berjalan.
“Kalau misalnya kita kecewa dengan hari ini, kita mencari kejayaan masa lalu,” pungkasnya.
Analisis Burhanuddin ini mempertegas bahwa opsi bagi Gibran kini kian menyempit.
Mundur secara terhitung lewat etika bernegara, atau membiarkan dirinya dilengserkan secara paksa melalui pintu Hak Menyatakan Pendapat di Senayan!