Terungkap Alasan Mengapa Semua Partai Koalisi ‘Segan’ Sodorkan Nama Cawapres ke Prabowo

DEMOCRAZY.ID – Sejumlah partai politik koalisi pemerintahan Prabowo Subianto memilih tidak mengajukan kader masing-masing sebagai calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Sikap tersebut memunculkan dugaan adanya kalkulasi politik di balik penyerahan keputusan kepada Presiden Prabowo.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya atau Toto menilai, partai-partai koalisi kemungkinan melihat peluang pengisian kursi Wapres lebih tepat diserahkan kepada Gerindra.

Terlebih, terdapat tiga nama kader internal Gerindra yang dinilai potensial, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.

Ketiga nama tersebut sebelumnya disebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebagai figur yang layak dipertimbangkan untuk mendampingi Prabowo.

Menurut Doli, Dasco, Sugiono, dan Muzani merupakan tiga pimpinan utama Gerindra yang memiliki pengalaman politik dan pemerintahan.

Namun, Toto melihat sikap partai-partai koalisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik pemerintahan Prabowo saat ini.

Dia menilai, penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan turut memengaruhi kalkulasi politik partai menjelang Pemilu 2029.

“Kalau kita melihat dari parameter-parameter, ini kan hanya bisa dibaca kalau situasinya enggak bagus. Perlu cara pembacaan yang berbeda,” kata Toto di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Toto menduga, partai-partai pendukung Prabowo sedang berupaya menjaga jarak agar tidak ikut menanggung risiko politik apabila pemerintahan mengalami persoalan.

“Kemudian partai-partai pendukung ini dengan segala keterbatasan berusaha juga untuk ikut menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Prof. Gabriel Lele.

Dia melihat penyerahan keputusan kepada Prabowo bisa menjadi strategi politik partai koalisi untuk menghindari tanggung jawab lebih besar terhadap pemerintahan.

Menurutnya, bergabung lebih jauh dalam pemerintahan yang menghadapi penurunan kepuasan publik justru berpotensi menjadi beban elektoral bagi partai-partai tersebut.

“Pilihan yang paling aman adalah membiarkan Presiden mengambil keputusan atas nama otonomi, atas nama etika. Tetapi sebenarnya ini bagian dari kalkulasi strategis untuk nantinya di 2029 tidak diharuskan ikut mencuci piring,” kata Gabriel.

Dia menilai, jika nantinya pemerintahan menghadapi persoalan, Gerindra sebagai partai asal Wapres baru berpotensi menanggung tanggung jawab politik lebih besar.

Namun, Doli membantah anggapan bahwa Golkar sedang berupaya menjaga jarak dari pemerintahan Prabowo.

Dia menegaskan, Golkar memiliki komitmen untuk menyukseskan pemerintahan hingga 2029 karena partainya telah memutuskan kembali mendukung Prabowo pada pemilihan presiden mendatang.

“Kami sudah menyatakan bahwa kami mendukung Pak Prabowo lagi 2029. Sejak itu kami bertanggung jawab,” ujar Doli.

Doli menambahkan, Golkar tidak mempermasalahkan apabila Prabowo memilih Wapres dari internal Gerindra maupun dari luar partai koalisi.

Menurutnya, keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Dia bahkan menilai Dasco sebagai figur yang paling mendekati kriteria Wapres yang dibutuhkan Prabowo dibandingkan dua nama internal Gerindra lainnya.

Posisi Dasco sebagai Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR membuatnya memiliki pengalaman berkomunikasi dengan pemerintah dan terlibat dalam penyelesaian sejumlah persoalan pemerintahan.

“Secara objektif, kita harus memang mengakui bahwa selama ini Pak Prabowo dibantu oleh namanya Dasco,” katanya.

Artikel terkait lainnya