Pendidikan Tak Jelas Tapi Terima Gaji Ratusan Juta, 211 Anggota DPR Disentil Pakar UGM

DEMOCRAZY.ID – Sebanyak 211 dari 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat mendaftar sebagai calon legislator.

Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Agustinus Subarsono, menilai publik berhak mengetahui latar belakang pendidikan para wakil rakyat tersebut.

Menurut Subarsono, keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR merupakan hal wajar.

Terlebih, tuntutan itu muncul setelah polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat dan sejumlah anggota DPR turut menyuarakan persoalan tersebut.

“Tuntutan publik adalah wajar saja, tidak berlebihan, apalagi selama ini banyak anggota DPR yang bersuara lantang tentang Ijazah Gibran,” kata Subarsono kepada Suara.com, Rabu (18/11/2026).

Ia mengatakan, informasi pendidikan legislator penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Data tersebut juga dapat digunakan masyarakat untuk menilai kapasitas anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Berdasarkan data BPS dan KPU, dari 580 anggota DPR periode 2024-2029, sebanyak 211 orang atau 36,38 persen tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat pendaftaran.

Sementara itu, 155 anggota DPR tercatat berpendidikan S1, 119 orang S2, dan 29 orang S3.

Adapun 63 legislator berpendidikan SMA atau sederajat, sedangkan tiga lainnya merupakan lulusan Diploma III.

Subarsono menilai masyarakat perlu mengetahui latar belakang pendidikan para legislator, terutama mereka yang tidak mencantumkannya.

Dengan begitu, publik dapat mengukur hubungan antara tingkat pendidikan dan kinerja wakil rakyat.

“Sehingga bisa membuat analisis berdasarkan data apakah tingkat pendidikan mempengaruhi performa mereka,” tuturnya.

Ia juga mempertanyakan kelayakan pemberian gaji besar kepada anggota DPR yang latar belakang pendidikannya tidak diketahui publik.

“Apakah layak negara harus menggaji anggota DPR ratusan juta yang latar belakang pendidikannya tidak jelas dan tentu saja ada implikasinya pada tingkat kinerjanya,” imbuhnya.

Syarat Minimal Pendidikan Disorot

Selain keterbukaan data pendidikan, Subarsono menyoroti persyaratan minimal pendidikan SMA atau sederajat bagi calon anggota DPR.

Meski ketentuan itu sah secara hukum, ia mempertanyakan apakah standar tersebut masih memadai untuk menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan yang semakin kompleks.

“Anggota DPR itu bertugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang membutuhkan kemampuan analisis dan pemahaman kebijakan publik,” ujarnya.

Ia membandingkan persyaratan tersebut dengan profesi guru SMP dan SMA yang mensyaratkan pendidikan minimal S1.

Menurutnya, anggota DPR memiliki tanggung jawab besar karena harus mewakili ratusan ribu hingga jutaan konstituen serta menerjemahkan persoalan masyarakat menjadi kebijakan.

Meski demikian, Subarsono mengakui peningkatan syarat pendidikan berpotensi membatasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kapasitas politik, tetapi tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.

Namun, ia menilai peningkatan kualitas legislator tetap diperlukan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi.
Anggota DPR, menurutnya, perlu memiliki kompetensi di bidang ekonomi global, geopolitik, hukum internasional, literasi digital, hingga analisis kebijakan berbasis data.

“Dalam perspektif kekinian, misalnya di era globalisasi dan high technology, kita membutuhkan DPR yang memiliki kompetensi ekonomi global dan geopolitik, kompetensi hukum dan regulasi internasional, kompetensi berpikir kritis dan strategis, kompetensi literasi digital dan teknologi, dan kompetensi analisis kebijakan publik berbasis data,” ungkapnya.

Karena itu, ia mendorong partai politik memperbaiki proses rekrutmen calon legislator.

Partai diminta tidak hanya mengejar jumlah kader, tetapi juga mempertimbangkan kualitas, pendidikan, kompetensi, dan integritas calon wakil rakyat.

“Penting bagi partai politik bukan semata-mata merekrut jumlah kader namun juga merekrut kader yang berkualitas yang akan diprospek menjadi legislator,” pungkasnya.

Artikel terkait lainnya