DEMOCRAZY.ID — Gelombang ketidakpuasan anak muda terhadap posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus meluas.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa keresahan kelompok Generasi Z (Gen Z) masih sangat tinggi terkait rentetan kontroversi hukum dan etika yang membelit sosok Wapres.
Politikus PKB yang akrab disapa Edo ini membeberkan bahwa elemen Gen Z aktif menemui dirinya untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak agar Gibran meletakkan jabatannya secara sukarela.
Edo menjelaskan bahwa kemarahan dan kegelisahan anak muda bukan tanpa alasan murni.
Berdasarkan diskusi dan aspirasi yang diterimanya, terdapat tiga persoalan utama yang menggerus kepercayaan Gen Z terhadap kepemimpinan Gibran:
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023: Keputusan kontroversial soal batas usia capres-cawapres yang dinilai menjadi karpet merah kilat untuk meloloskan Gibran pada Pilpres 2024.
Pertimbangan Hukum MK Soal Ijazah: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait keabsahan ijazah luar negeri Gibran yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat.
Putusan Kasasi MA (30 Oktober 2026): Mahkamah Agung secara resmi memutuskan bahwa Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
“Atas tiga persoalan itu, teman-teman Gen Z menilai Gibran sudah tidak layak lagi memimpin negeri ini. Karena itu, mereka meminta Gibran dengan legowo mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden,” ungkap Edo.
Lebih lanjut, Edo menyampaikan bahwa anak muda berharap Gibran memiliki kepemimpinan moral untuk mundur dengan kesadaran sendiri agar tidak terus menguras energi bangsa dan membebani dinamika politik nasional.
Namun, jika pintu pengunduran diri secara sukarela diabaikan, Gen Z mendesak DPR RI dan MPR RI untuk tidak ragu mengeksekusi mekanisme pemakzulan (impeachment) secara konstitusional.
“Mereka tetap berharap Gibran mau mundur dengan kesadaran sendiri. Dengan begitu, persoalan yang selama ini menjadi polemik bisa lebih cepat diselesaikan dan tidak terus membebani kehidupan politik nasional,” tegas Edo.