DEMOCRAZY.ID – Pintu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan resmi dibuka oleh DPR RI, terutama Komisi III, pada Selasa (10/11/2026).
Kepastian itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Dia menyebut bahwa Komisi III bakal membahas isu pemakzulan Gibran saat pembukaan masa sidang DPR RI yang mulai berlangsung besok.
“Perbincangan sudah banyak. Kita barusan apa namanya menunggu sidang dari pagi sampai sore ya. Sangat serius kawan-kawan gitu loh,” kata Habiburokhman.
Khusus terkait sikap resmi Fraksi Gerindra, dia menegaskan bahwa pihaknya masih akan menunggu rapat Fraksi Partai Gerindra yang juga baru berlangsung pada Selasa besok atau keesokan harinya.
“Kalau kami masih menunggu karena rapat fraksi Partai Gerindra baru akan dilaksanakan di masa sidang besok tanggal 10 atau 11 ya. Kalau soal hak angket itu kan kami akan menunggu arahan ya, kita lihat nanti,” tambahnya.
Yang pasti, Habiburokhman menilai pembahasan isu mengenai pemakzulan Gibran di internal parlemen sudah sangat serius, bahkan mulai pagi hingga sore hari.
Desakan untuk segera memproses pemakzulan Gibran itu telah disuarakan sejumlah pihak, baik yang mengajukan surat secara langsung kepada DPR RI maupun yang melalui DPRD Provinsi.
Begitu juga desakan yang disampaikan elemen masyarakat melalui aksi unjuk rasa.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa masa sidang di DPR RI baru akan dibuka kembali pada Selasa (10/11/2026), setelah para wakil rakyat telah menyelesaikan masa reses.
“Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa masa sidang di DPR RI baru akan dibuka pada besok hari. Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Sufmi Dasco.
Lebih lanjut, terkait desakan pemakzulan Gibran, Dasco menyebut bahwa DPR hingga saat ini juga masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung.
“Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI. Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR RI,” jelasnya.
Dia menjelaskan bahwa secara informal, desakan pemakzulan terhadap Gibran masih pembahasan lintas fraksi karena memang masih belum masuk masa sidang.
“Dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka minta pembahasan secara resmi,” katanya.
Sebelumnya, Desakan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya terus disuarakan berbagai elemen masyarakat.
Begitu juga desakan kepada DPR untuk segera memproses pemakzulan juga masih terus disuarakan masyarakat.
Pada Senin (9/11/2026), sejumlah massa dari Aliansi Rakyat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Istana Wapres, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Aliansi ini melakukan orasi sambil membawa spanduk berisi tuntutan para massa.
Meski jumlah massa tidak dalam jumlah besar, aksi mereka tetap mendapat perhatian masyarakat, termasuk mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Para massa yang menggelar demo tersebut sempat ditawari pihak Sekretariat Wapres agar perwakilan massa masuk ke dalam gedung untuk bertemu langsung dan menyampaikan tuntutannya.
Namun, para massa menolak dan tetap memilih berorasi di depan Istana Wapres.
Para pendemo bahkan mendesak Gibran untuk keluar dari istana tersebut.
Para massa juga sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang melakukan pengawalan demo, terutama saat para pendemo berusaha memasang spanduk besar di pagar Istana Wapres tersebut.
Para pendemo ingin menyegel pagar tersebut dengan spanduk yang telah mereka siapkan.
Pagar Istana Wapres tersebut dipasangi spanduk dengan tulisan “Gibran Dilarang Masuk” dan “Disegel”.
Beberapa spanduk yang dibawa massa pendemo cukup menyita perhatian.
Misalnya saja berisi kalimat “Karena Gibran, Sarjana Kagak Laku”, “Makzulkan Gibran, Anak Haram Konstitusi”, “Adili Jokowi, Makzulkan Gibran”, “Gibran Get Out”, dan sejumlah tuntutan lainnya.
Dalam orasinya, massa aksi tersebut menyinggung tentang putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran, dan menyatakan bahwa suket tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan MA bahkan memerintahkan suket yang digunakan Gibran mencalonkan diri sebagai cawapres pada Pilpres 2024 lalu itu untuk segera ditarik dan dimusnahkan.
Selain menyinggung soal putusan MA, massa aksi juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah SMA sederajat atau tidak ada dokumen yang dapat membuktikan Gibran telah menyelesaikan atau tamat pendidikan luar negeri setara SMA sederajat.
Karena menilai Gibran tidak memiliki ijazah SMA sederajat dan suket penyetaraan ijazahnya tidak sah berdasarkan putusan MK dan MA, maka mereka mendesak agar Gibran segera keluar dari Istana Wapres.