Cium Kejanggalan! ICW Soroti ‘Jasa Influencer’ Perusahaan Raffi Ahmad Sebesar Rp14,7 Miliar

DEMOCRAZY.ID — Di tengah seruan efisiensi anggaran negara, Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar alokasi dana senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad.

Berdasarkan data LKPP periode 2023-2026, Kemendikbud Ristek mengontrak 5 paket pada 2024 senilai Rp3,89 miliar, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan 3 paket senilai Rp10,8 miliar pada 2025-2026 untuk penayangan konten media sosial serta kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.

5 Poin Masalah Kontrak Perusahaan Raffi Ahmad Versi ICW

1. Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi: Kontrak bernilai miliaran rupiah ini kontradiktif dengan instruksi penghematan anggaran Presiden Prabowo Subianto.

   Bahkan, biaya satu paket Instagram Story di akun @raffinagita1717 yang mencapai Rp575,7 juta lebih besar ketimbang sisa dana desa rata-rata pada 2026.

2. Pemborosan Tanpa Ukuran Kinerja Jelas: Kementerian sebenarnya telah memiliki biro humas dan perangkat komunikasi resmi yang dibiayai uang rakyat.

   Pembelian jasa pemengaruh ini dinilai tidak transparan dan sulit diukur kontribusinya terhadap target instansi.

3. Spesifikasi Mengarah pada Satu Penyedia: Pengadaan via e-purchasing katalog elektronik mencantumkan secara spesifik akun dan kanal milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, sehingga menutup ruang persaingan usaha yang sehat dan kompetitif.

4. Potensi Konflik Kepentingan Pejabat Publik: PT Rans Animasi Indonesia baru mendapaatkan kontrak pemerintah setelah Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.

   Kepemilikan saham dan posisi komisaris oleh pejabat negara ini memicu dugaan konflik kepentingan.

5. Relevansi Program Dipertanyakan: Paket pengadaan dinilai berdiri sendiri dan tidak terikat langsung dengan sasaran strategis maupun tugas fungsi kementerian, mengesankan kegiatan tersebut diadakan sekadar untuk menghabiskan anggaran.

Baca Juga

Prosedur Konstitusi Dipertanyakan! Memang Bisa Wapres Ajukan ‘Pengunduran Diri’ Langsung ke Presiden? Ini Aturan Mainnya

Lima Tuntutan Tegas ICW

• Meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbud Ristek membuka seluruh dokumen pengadaan secara transparan.

• Mendesak BPKP dan Inspektorat Jenderal mengaudit kewajaran harga serta potensi penyimpangan.

• Meminta LKPP mengevaluasi ulang mekanisme pengadaan jasa pemengaruh di katalog elektronik agar adil dan kompetitif.

• Mendorong Presiden menghentikan kontrak influencer yang tidak relevan serta melarang perusahaan milik pejabat menerima proyek pemerintah.

  Baca Juga

  Gibran di “Prank” Prabowo, Diminta Fight di PTUN, Yusril dan DPR Tegaskan Upaya Hukum Sudah Habis Pasca Putusan MK dan MA

• Menuntut Raffi Ahmad menjelaskan transparansi kepemilikan korporasi guna mencegah konflik kepentingan selama menjabat sebagai pejabat negara.

Baca Juga

Gibran Tetap ‘Bebani Negara’ Usai Mengundurkan Diri Sebagai Wapres, Ini Alasannya!