Peringatan Menohok Aktivis 98: Kegagalan Pemakzulan Gibran Bikin Kondisi Indonesia Makin Memburuk dan Gerus Legitimasi Prabowo!

DEMOCRAZY.ID — Hantaman ketatanegaraan terhadap kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian tak tertahankan.

Aktivis 98 Jayadi Santoso secara lugas dan tajam memperingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi keterpurukan yang semakin memburuk jika parlemen dan lembaga negara tidak segera mengeksekusi pemakzulan terhadap Gibran.

Jayadi menilai keberadaan Gibran di pucuk kepemimpinan nasional bukan lagi sekadar polemik cacat administrasi, melainkan telah merusak legitimasi moral dan politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara mendasar.

Jayadi Santoso: Indonesia Makin Memburuk Jika Gibran Tidak Segera Dimakzulkan!

Jayadi menegaskan bahwa bertahannya Gibran di kursi RI-2 justru berbalik menjadi beban politik luar biasa yang terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kredibilitas pemerintah dan institusi negara.

“Indonesia makin memburuk jika Gibran tidak segera dimakzulkan dari jabatan Wakil Presiden,” kata Jayadi Santoso kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Baca Juga

Penjelasan Menko Yusril: Jika Gibran Resmi Mundur, MPR Akan Minta 2 ‘Calon Pengganti’ Langsung dari Prabowo

Menurut Aktivis 98 ini, kepastian hukum dan kepatuhan terhadap konstitusi merupakan harga mati yang tidak boleh dikompromikan.

Keberadaan pejabat negara yang terbukti kehilangan syarat administratif hanya akan menghancurkan akuntabilitas kekuasaan.

“Legitimasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap hukum, konstitusi, dan prinsip akuntabilitas kekuasaan,” tegasnya.

Dualitas Vonis MK dan MA Kunci Mati Legitimasi De Facto Gibran

Desakan pemakzulan yang digelorakan Jayadi berakar pada dua vonis badan peradilan tertinggi negara yang secara mutlak membongkar cacat persyaratan pendaftaran Gibran:

Baca Juga

Gibran Berniat Buktikan Ijazah ke PTUN, Respons Mahfud MD: Telat dan Percuma Saja!

1. Putusan MK Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026): Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sekolah luar negeri yang dapat disetarakan dengan tingkat SMA atau sederajat.

2. Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026): Mahkamah Agung mengabulkan seluruh gugatan pemohon dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum (ex tunc).

Jayadi menambahkan bahwa secara de facto, Gibran telah sepenuhnya kehilangan landasan legitimasi untuk memimpin.

Ujian Konstitusional Parlemen lewat Pasal 7A dan 7B UUD 1945

Secara hukum formal, mekanisme pelengseran kini berada di tangan DPR, MK, dan MPR sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Baca Juga

Singgung Sejarah Pelengseran Soeharto, Denny Indrayana Minta Gibran Umumkan ‘Pengunduran Diri’ Terbuka ke Publik!

Parlemen dituntut untuk tidak menutup mata atas dua keputusan lembaga peradilan tersebut.

DPR RI wajib menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk melayangkan usul pemberhentian ke MK, hingga diteruskan ke Sidang Paripurna MPR RI demi membebaskan pemerintahan Presiden Prabowo dari penyanderaan krisis legitimasi!

Baca Juga

Panas Polemik Ijazah Gibran, FMN: Prabowo Juga Harus Bertanggung Jawab Atas Krisis Legalitas RI 2!