DEMOCRAZY.ID – Nama jurnalis senior sekaligus politisi Akbar Faizal disebut masuk dalam daftar nomor telepon yang menjadi sasaran penyadapan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Informasi tersebut diperoleh dari sumber eksklusif yang mengetahui perkembangan pengusutan perkara tersebut.
Ia menyebut terdapat lebih dari 6.000 nomor telepon dalam daftar yang sedang ditelusuri.
Selain Akbar Faizal, sejumlah nama lain juga disebut masuk daftar sadap, di antaranya Feri Amsari dan Zainal Mochtar dan sejumlah tokoh publik lain.
Feri Amsari dikenal sebagai akademisi hukum tata negara, sedangkan Zainal Mochtar merupakan akademisi hukum dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Bahkan, sumber juga menyebut adanya nomor telepon pejabat di lingkungan kepolisian sendiri dalam daftar tersebut, yaitu Irjen. Pol. Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabakintelkam Polri.
“Sampai pejabat kepolisian juga kena sadap, kurang ajar sekali,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Sumber yang telah menyaksikan daftar sadap tersebut menyebut, bahwa daftar sadap itu sudah ditata dalam sebuah dokumen tebal berisi nama, nomor telepon dan jabatan atau profesi masing-masing.
Namun, di antara ribuan nama itu, tidak satu pun menyebut tokoh atau individu yang terafiliasi dengan keluarga atau orang dekat Jokowi.
“Tak satupun keluarga Jokowi dan kroni-kroninya yang masuk daftar ini,” katanya sambil menceritakan saat melihat daftar sadap tersebut.
Tidak ada nama yang dikenal sebagai bagian dari Kelompok Solo dalam daftar yang sedang ditelusuri, seperti nama Gibran, Kaesang, Kaihyang, Pratikno, hingga politisi lain yang dikenal publik punya kedekatan dengan Jokowi.
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini telah masuk proses hukum setelah Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit dan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Kabareskrim Polri menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Sasaran yang disebut dalam penjelasan kepolisian mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita barang bukti elektronik.
Sumber lain yang mengetahui perkembangan pemeriksaan menyebut proses pengusutan masih berjalan.
Sementara itu, Presiden telah menyampaikan bahwa persoalan tersebut kini telah masuk ke ranah hukum yang lebih serius.
Sumber juga menyebut, peristiwa penyadapan ini merupakan yang paling besar dalam sejarah Indonesia.
“Ini adalah bentuk pengkhianatan terbesar dalam sejarah bangsa ini, ngeri sekali,” pungkasnya.
Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) sekaligus Ketum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menilai tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah politikus sebagai bentuk kurang ajar.
Cak Imin mengungkapkan kejengkelannya karena menjadi salah satu pihak yang ikut disadap
“Ya kita terus terang ya, itu kurang ajar lah yang nyadap itu. Itu kurang ajar betul. Lebih kurang ajar lagi, saya termasuk yang disadap. Itu sangat kurang ajar. Sangat kurang ajar,” ucap Cak Imin di kantor DPP PKB, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Cak Imin menyampaikan hormat kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang telah mengungkap kasus penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah politikus.
Cak Imin mengapresiasi langkah Jenderal Suyudi yang langsung menangkap para pelaku.
“Salut untuk Kapolri, hormat untuk Kapolri. Kerjanya luar biasa. Kapolri menyelamatkan marwah pemimpin kita,” ungkap Cak Imin.
Cak Imin menilai Suyudi memberikan kontribusi nyata dalam mengungkap perkara ini.
Menurutnya, Suyudi telah ikut menjaga kehidupan politik menjadi lebih sehat.
“Kapolri telah memberikan kontribusi nyata penataan, penataan semua kehidupan politik kita supaya lebih sehat. Hormat untuk Kapolri,” kata Cak Imin.