DEMOCRAZY.ID – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara memunculkan pertanyaan tentang arah kebijakan fiskal pemerintah.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Yudistira Hendra Permana, menyoroti kontinuitas kebijakan, respons pasar keuangan, serta nasib program-program yang diwariskan dari era Purbaya.
Menurut Yudistira pergantian menteri dalam waktu sekitar setahun perlu dicermati.
Meskipun memang kapabilitas Suahasil diakui tidak perlu diragukan, tetapi perubahan kepemimpinan yang cepat berpotensi memunculkan pertanyaan tentang kesinambungan program pemerintah.
“Nah, kontinuitasnya gimana? Kontinuitas maksudnya kontinuitas soal fiskal ya, urusan-urusan fiskal,” kata Yudistira, Selasa (15/9/2026).
Ia membandingkan karakter kebijakan fiskal Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Purbaya.
Sri Mulyani dikenal dengan disiplin fiskal, sedangkan Purbaya dinilai lebih fleksibel dalam membuka ruang penggunaan anggaran untuk berbagai kebutuhan ekonomi.
Pergantian Purbaya dengan Suahasil, kata Yudistira, dinilai cukup menarik karena reputasi Suahasil cenderung lebih disiplin secara fiskal.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan apakah pemerintah akan mengubah pendekatan terhadap defisit, pembiayaan, dan program prioritas.
“Kalau saya ini melihat Pak Sua agak ini ya, tentunya cenderungnya kepada lebih disiplin ya fiskalnya daripada Pak Purbaya relatif seperti itu,” tuturnya.
Ia mengakui pola belanja pemerintah yang lebih besar pada paruh kedua tahun dapat menjadi salah satu penjelasan, tetapi risiko penerimaan negara tetap perlu diperhatikan.
“Nah, ini kan ada risiko nih. Semester I aja di bawah 1 persen Kok semester dua bisa melebar sampai 2,8 persen?” ujarnya.
Selain kesinambungan fiskal, Yudistira menilai respons pasar keuangan akan menjadi indikator penting setelah pergantian menteri.
Volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan dinamika pasar keuangan selama setahun terakhir perlu dicermati untuk melihat kepercayaan investor terhadap arah kebijakan baru.
Ia memperkirakan pasar dapat merespons pergantian tersebut secara positif, meskipun tetap ada potensi gejolak.
Respons itu akan bergantung pada seberapa jelas pemerintah menunjukkan arah kebijakan fiskal dan kemampuan menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran.
Persoalan lain yang dinilai mendesak adalah nasib kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan.
Kebijakan yang diwariskan Purbaya tersebut perlu dievaluasi mengingat penyaluran dana besar ke sektor perbankan tidak otomatis menjamin peningkatan kredit produktif.
“Dengan boleh dibilang hal-hal yang patut dicermati adalah penyuntikan dana pemerintah yang tersimpan di BI ke perbankan,” tegasnya.
Yudistira menjelaskan, perbankan tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan dana untuk disalurkan kepada masyarakat.
Bank juga harus memperhitungkan risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), terutama ketika kondisi sektor riil belum sepenuhnya siap menyerap pendanaan dalam jumlah besar.
“Nah, pertanyaannya ya untuk itu adalah apakah terus kemudian likuiditas itu ditarik kembali? Disimpan lagi di BI, enggak jadi gitu loh ya. Atau kemudian diteruskan dengan penanganan risiko atau manajemen risiko yang berbeda dari daripada sebelumnya,” tuturnya.
Ditambahkan Yudistira, tantangan Suahasil tidak hanya berasal dari pengelolaan fiskal dan perbankan.
Gejolak harga minyak serta situasi geopolitik yang meningkat juga dapat menekan kebutuhan anggaran pemerintah, khususnya dalam menjaga harga energi.
“Tiga hal itu, soal kontinuitas, serta kredibilitas ya tentunya, kontinuitas kebijakan, terus kemudian respon pasar terutamanya di pasar keuangan, serta bagaimana ini yang juga menarik kan melihat ketika gejolak harga minyak dan geopolitik lagi naik nih. Ya, bagaimana bisa memenuhi harga energi sebagai contoh,” pungkasnya.