Kekerasan Aparat Tak Pernah Ada Habisnya, Aktivis Kuliti Habis Bahaya Laten Doktrin ‘Militerisme’ Yang Mengakar Kuat!

DEMOCRAZY.ID — Rentetan kasus kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum kembali memantik sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil.

Alih-alih menunjukkan perbaikan tata kelola institusional, berulangnya insiden kekerasan justru mempertegas dugaan kuat bahwa budaya impunitas masih mengakar kuat dan dilindungi oleh lemahnya sistem penegakan hukum internal.

Sorotan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Menelaah 1 Tahun Peristiwa Agustus dalam 3 Babak yang digelar di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Koordinator Divisi Edukasi Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Niza Zonzoa, menilai langgengnya kekerasan oleh aparat terjadi akibat tidak adanya ketegasan hukum tatkala institusi penegak hukum berhadapan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya sendiri.

Sebagai catatan kelam, Niza mencontohkan bagaimana mandeknya proses hukum atas tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tewas dilindas kendaraan taktis milik kepolisian pada Agustus 2025 lalu.

Baca Juga

Gugatan Gagal Tembus Meja Hijau! Advokat Subhan Palal Ungkap ‘Fakta Hukum’ Kenapa PN Jakarta Pusat Tolak Gugatan Status Wapres Gibran

Menurutnya, pembiaran semacam itu menciptakan lingkaran setan impunitas yang menumbuhkan mentalitas arogan di kalangan aparat.

“Mereka menganggap punya kekuatan. Mereka menganggap bahwa sipil tidak punya kekuatan yang setara,” ujar Niza.

Dominasi Doktrin Militerisme dan Setengah Hatinya Reformasi

Senada dengan ICW, Staf Divisi Impunitas KontraS, Jessenia Desta, menyoroti adanya pergeseran orientasi kultural di tubuh Korps Bhayangkara.

Ia menilai merasuknya penerapan doktrin militerisme dalam struktur kepolisian telah mengikis watak humanis yang seharusnya melekat pada aparat penegak hukum sipil.

Baca Juga

Eks Pentolan KPK Johan Budi Tiba-Tiba Sambangi Kediaman Jokowi di Solo, Ada Apa?

Padahal, secara mandatori, regulasi perundang-undangan yang berlaku telah menegaskan kewajiban aparat untuk senantiasa bertugas dalam koridor perlindungan hak asasi manusia dan kemanusiaan.

“Akhirnya mereka menganggap warga sipil itu pakai perspektif keamanan,” tegas Desta.

Lebih lanjut, Desta melontarkan kritik keras terhadap wacana reformasi kepolisian yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah.

Menurutnya, agenda reformasi institusi tersebut berjalan setengah hati, sehingga praktik kerja di lapangan justru semakin jauh melenceng dari cita-cita awal reformasi birokrasi keamanan negara.

Baca Juga

Kemarahan Buruh Memuncak! Desak Prabowo, Gibran, hingga Bahlil Mundur Akibat Krisis Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan