Eks Menteri Desak Prabowo Ambil Sikap Tegas Soal ‘Geng Solo’: Durasi Jokowi Sudah Habis!

DEMOCRAZY.ID — Wacana mengenai potensi percepatan Pemilu sebelum tahun 2029 terus memanaskan diskursus politik nasional.

Pernyataan kontroversial Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, yang menyinggung kemungkinan tersebut tidak hanya memicu kecaman, tetapi juga menarik perhatian para tokoh nasional.

Di tengah polemik yang bergulir, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Prof. Yuddy Chrisnandi, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan ketegasan mutlak.

Ia menilai Prabowo perlu secara proaktif memastikan kepada publik bahwa kepemimpinannya berjalan secara konstitusional hingga tuntas pada 2029 mendatang.

Menurut Yuddy, secara koridor hukum, wacana mengenai kemungkinan percepatan pemilu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.

Baca Juga

Skenario Kudeta Kekuasaan Terbongkar! Inilah Alasan ‘Geng Solo’ Kebelet Rebut Kendali Sebelum 2029

Namun, dari sudut pandang etika politik, pernyataan tersebut dinilai sangat tidak pantas karena dilontarkan oleh tokoh yang pernah menduduki posisi strategis di pemerintahan, terlebih disampaikan di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Secara etika, menurut saya tidak pantas dilakukan oleh seorang aktor politik yang pernah duduk di pemerintahan, apalagi disampaikan di samping sosok yang sangat dihormati seperti Pak Jokowi,” ujarnya dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Sabtu (29/8/2026).

Yuddy juga menyoroti kehadiran Jokowi dalam forum tersebut.

Ia bahkan berandai-andai bahwa Jokowi seharusnya mengambil sikap korektif apabila tidak sepakat dengan arah pembicaraan sang ketua relawan.

Baca Juga

Peneliti BRIN Semprot Jokowi: Dia Tidak Ada Penyesalan, Minimal Mengakui Gibran Tak Kompeten!

“Andai saja Pak Jokowi mengetahui lebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi tidak berada di situ. Atau kalaupun tidak setuju, cukup katakan bahwa apa yang disampaikan Budi Arie tidak mewakili pemikirannya,” tambah Yuddy.

Analogi Baterai dan Peringatan Soal Dualisme Kepemimpinan

Menanggapi anggapan bahwa bayang-bayang pengaruh politik Jokowi masih begitu kuat di ruang publik, Yuddy mengajak masyarakat melihat realitas berdasarkan instrumen kekuasaan formal yang sah saat ini sepenuhnya berada di tangan Prabowo.

Ia lantas mengibaratkan status politik Jokowi saat ini seperti sebuah baterai yang siklus masa pakainya telah paripurna seiring berakhirnya masa jabatan presiden.

Sebaliknya, Prabowo tengah memegang kendali penuh atas seluruh instrumen kekuasaan eksekutif untuk lima tahun ke depan.

Baca Juga

Internal Projo Memanas! Budi Arie Bongkar Pengakuan Mengejutkan Soal Sosok ‘Pengkhianat’ Dibalik Video Viral Bareng Jokowi

“Presiden Jokowi itu seperti baterai yang durasinya sudah habis karena masa jabatannya selesai. Sementara Presiden Prabowo kekuasaannya sedang kuat-kuatnya untuk lima tahun ke depan. Sumber daya kekuasaan formal ada di tangan Pak Prabowo,” ucapnya.

Atas dasar itu, Yuddy mendorong agar Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintahannya tidak ragu menegaskan otoritas penuh kepemimpinan mereka.

Langkah tegas ini dinilai krusial agar spekulasi mengenai sisa pengaruh politik maupun wacana percepatan pemilu tidak bergeser menjadi persepsi publik tentang adanya dualisme pusat kekuasaan.

“Presiden Prabowo dan timnya tidak perlu ragu dengan narasi yang kuat bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang. Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi politik di publik,” pungkas Yuddy.

Baca Juga

Prediksi Jitu Mahfud MD Jadi Kenyataan! Inilah 3 Skenario Dibalik Pusaran Kasus Hukum Febrie Adriansyah Yang Kini Terbukti