Manuver ‘Geng Solo’ Terendus Publik, Sengaja Tunggangi Kekecewaan Rakyat Demi Kepentingan Politik?

DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menilai kondisi sosial, ekonomi, politik, hingga lingkungan nasional yang terus memburuk menjadi sasaran empuk perebutan pengaruh politik.

Kondisi yang memunculkan kekecewaan luas di masyarakat itu berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok elite untuk kepentingan politik tertentu.

Termasuk dalam hal ini kelompok elit berafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi memainkan dinamika politik terkini.

“Kekecewaan itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, lalu kemudian ditunggangi oleh elit untuk mencoba memainkan situasi saat ini,” kata Ridho, Rabu (26/8/2026).

Keretakan politik kian mencolok saat krisis ekonomi hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain.

Baca Juga

Publik Ramai Soroti Deretan ‘Skandal’ Era Jokowi, PSI Pasang Badan: Mana Ada Pemerintahan Yang Bersih Sempurna?

Kondisi itu dijadikan momentum bagi kubu Jokowi untuk mengambil manfaat dari kelemahan rezim Prabowo Subianto.

Ia bilang skenario ini dipandang sebagai upaya melapangkan jalan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil alih dan mengendalikan kekuasaan secara mendadak.

“Ada kubu yang mengambil manfaat. Nah, ini kebetulan kubunya Jokowi mencoba mengambil manfaat dari situasi buruk ini. Ya kalau seandainya kubunya Jokowi bisa mengambil alih ya anaknya kan naik, kan gitu kira-kira,” ujarnya.

Di sisi lain, Ridho melihat relasi antara kubu Jokowi dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak sepenuhnya berada dalam kondisi solid.

Baca Juga

Lampu Merah Istana! Survei Tempo Data Science Ungkap Tingkat Kepuasan Publik Prabowo-Gibran Anjlok Drastis ke Angka 37 Persen

Hal itu ditegaskan dengan pernyataan Budi Arie yang dinilai berada di pihak terpinggirkan pada era kepemimpinan saat ini.

Belum lagi kondisi internal pemerintahan Prabowo yang dinilainya belum sepenuhnya kuat.

Banyaknya faksi di dalam kabinet dan karakter kepemimpinan Prabowo yang disebut tertutup dapat membuat komunikasi serta konsolidasi politik menjadi persoalan tersendiri.

“Segalanya bisa terjadi. Memang di era disruptif ini perlu hati-hati, maka para penguasa ya jangan sampai kemudian mengabaikan fakta di lapangan,” tegasnya.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Unggul Telak dari Prabowo dalam Survei Capres 2029, Peta Politik Langsung Berubah Drastis!

Menurut Ridho, kekuatan koalisi pemerintah tidak dapat sepenuhnya menjadi jaminan stabilitas kekuasaan.

Masyarakat memiliki saluran sendiri untuk menyampaikan kritik, termasuk melalui pengerahan massa dan berbagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah.

“Prabowo perlu hati-hati, kalau enggak ini ya senjata makan tuan. Walaupun koalisi di parlemen gemuk, rakyat mempunyai caranya sendiri,” tandasnya.

Baca Juga

Benarkah Sedang Terjadi ‘Pembusukan’ di Dalam Pemerintahan Prabowo? Ini Analisis Mengejutkan Pengamat!