Kritik Pedas Guru Besar Unair! Sentil Habis Pemimpin Yang Terlalu Banyak Bicara, Sindir Siapa?

DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Henri Subiakto, menyampaikan kritik terhadap fenomena pemimpin yang dinilai terlalu sering berbicara di ruang publik sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan kebingungan di masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Prof. Henri melalui tulisan bernada satire berjudul “Cepot Ngritik Pemimpin yang Asal Suka Bicara” pada Jumat (14/8/2026).

Dalam tulisannya, ia menggunakan tokoh wayang Sunda Cepot untuk menyampaikan kritik sosial-politik secara humoris namun tajam.

“Ada negara yang pemimpinnya banyak ngomong, wakilnya jarang ngomong, bawahannya asal ngomong dan Parlemennya cuma bisa ngomong. Tapi negara mana itu, si Cepot lupa, hua ha ha ha,” tulis Prof. Henri.

Menurutnya, kritik tersebut menggambarkan kondisi ketika pemimpin justru menjadi sumber kegaduhan melalui pidato dan pernyataannya sendiri.

“Itulah kalau pemimpin malah bikin gaduh dengan pidato dan ucapannya sendiri,” ujarnya.

Prof. Henri juga menyinggung munculnya istilah satiris “Prabowo No Mik” yang disebutnya berkembang di tengah masyarakat sebagai kritik agar presiden tidak terlalu sering berbicara tanpa pengendalian.

“Keadaan ekonomi negara itu akan kembali membaik jika diterapkan kebijakan yang namanya ‘Prabowo No Mik’, artinya sang Presiden jangan dibiarkan pegang mik, biar ucapannya tidak nglantur ke mana-mana,” tulisnya.

Ia berpendapat bahwa seorang kepala negara sebaiknya membatasi pernyataan spontan dan lebih mengutamakan komunikasi yang terukur.

“Biarkan dia hanya bicara yang penting-penting saja, itupun harus sudah disiapkan naskahnya. Supaya pembicaraan tak melebar, nglantur ke mana-mana,” kata Prof. Henri.

Menurut dia, komunikasi politik yang tidak terkendali dapat berdampak pada meningkatnya kebingungan di kalangan masyarakat dan memperburuk situasi politik nasional.

“Jangan biarkan pemikiran dan kehendak spontan sang ‘pemimpin tua’ yang sering ngacau bicaranya itu membuat banyak elemen negara menjadi kebingungan,” ujarnya.

Prof. Henri juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk mendorong pergantian kepemimpinan nasional.

“Berdampak memperburuk keadaan hingga semakin memperkuat skenario politik kekuatan lama, yang telah berencana menggantikan pemimpin kedaluwarsa dengan wakilnya yang masih muda tapi jauh lebih buruk kualitasnya,” tulisnya.

Satire politik merupakan bentuk ekspresi pendapat yang lazim digunakan akademisi maupun budayawan untuk mengkritisi fenomena sosial dan politik.

Namun demikian, tulisan Prof. Henri tidak menyebut secara eksplisit nama negara maupun pihak tertentu yang dimaksud dalam kritik tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun pihak-pihak yang mungkin merasa terkait dengan pernyataan tersebut.

Pemberitaan ini memuat pandangan dan pernyataan narasumber terkait isu politik dan komunikasi publik.

Media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang disebutkan atau merasa terkait dengan isi pemberitaan ini, dan klarifikasi yang disampaikan akan dimuat sesuai ketentuan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Artikel terkait lainnya