DEMOCRAZY.ID — Isu mengenai perombakan kabinet (reshuffle) jilid baru dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menghangat di ruang publik.
Pengamat politik kenamaan, Rocky Gerung, memprediksi bahwa langkah reshuffle besar-besaran hampir pasti akan segera diambil oleh kepala negara guna memulihkan kepercayaan publik menjelang peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026.
Dalam analisis yang disampaikannya melalui kanal YouTube Total Politik, Selasa (11/8/2026), Rocky menilai momentum perombakan sudah mendesak mengingat berbagai fakta dan persoalan di lingkaran pemerintahan mulai terbuka ke permukaan.
Presiden diyakini tidak akan ragu mencopot para pembantunya yang dinilai menjadi sumber sentimen negatif di tengah masyarakat.
“Pasti terjadi itu. Tidak ada kesempatan lagi Presiden untuk membujuk publik percaya pada dia. Pertama karena fakta-fakta yang tadinya tersembunyi mulai terbuka tadi bahwa Presiden tidak melindungi maka dia akan lanjutkan lagi itu kan,” ujar Rocky.
Ia menambahkan, bahkan orang-orang yang berada di lingkaran terdekat presiden pun berpotensi untuk diganti apabila kinerjanya tidak sejalan dengan upaya menjaga kredibilitas istana, terlebih bagi figur-figur yang kerap disorot sebagai public enemy atau musuh publik.
Kendati demikian, Rocky memprediksi perombakan tersebut tidak akan dilakukan secara serentak dalam satu waktu guna menghindari disrupsi terhadap stabilitas administrasi pemerintahan.
Prosesnya diyakini akan berjalan secara radikal dalam substansi, namun ditempuh secara bertahap atau dicicil.
“Jadi pasti dicicil tuh. Jadi tetap dia sifatnya radical break tetapi gradual. Minggu depan dua orang, minggu depan lagi empat sampai akhirnya Oktober gitu kira-kira,” tandasnya.
Di sisi lain, pandangan dari pengamat politik tersebut berbanding terbalik dengan sikap resmi pihak istana.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, sebelumnya telah memberikan klarifikasi tegas bahwa hingga saat ini belum ada agenda resmi terkait perombakan Kabinet Merah Putih.
Menurut Prasetyo, jikapun ke depannya terjadi rotasi atau penyesuaian posisi, skala prioritas utama pemerintah saat ini bukanlah mendepak menteri, melainkan mengisi sejumlah pos jabatan kosong yang ditinggalkan pejabat sebelumnya karena alasan tertentu—seperti posisi Wakil Menteri Pertanian serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Publik. Sekali lagi kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” ucap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).