

DEMOCRAZY.ID — Peringatan keras kembali dilayangkan kubu PDI Perjuangan terhadap dinamika politik nasional.
Politisi senior partai berlambang banteng, Mohamad Guntur Romli, mendesak Presiden Prabowo Subianto agar tidak menutup mata terhadap gelombang safari politik yang masif digerakkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Rangkaian lawatan sang mantan kepala negara ke berbagai daerah—termasuk penobatannya sebagai “Raja Timur” di Nusa Tenggara Timur (NTT) baru-baru ini—dinilai bukan sekadar kunjungan kebudayaan biasa.
Guntur memandang simbol-simbol kehormatan tradisional tersebut sengaja direkayasa untuk membangun rekayasa persepsi demi mendulang legitimasi politik di tingkat akar rumput.
“Mengapa Jokowi masih main raja-rajaan? Dan mengapa Presiden Prabowo harus waspada? Fenomena ini bukan sekali dua kali. Jokowi masih doyan main raja-rajaan karena nafsu kekuasaannya tidak pernah benar-benar padam,” ujar Guntur Romli, Rabu (5/8/2026).
Meskipun narasi yang beredar kerap mengeklaim bahwa lawatan dan blusukan tersebut ditujukan untuk mendukung program-program pemerintahan Prabowo, kubu pengkritik dengan tegas menepis argumen tersebut.
Manuver berkelanjutan itu justru dibaca sebagai upaya tanding untuk merawat pengaruh di tengah fluktuasi tingkat kepuasan publik terhadap rezim yang tengah berkuasa.
“Safari Jokowi ke berbagai daerah termasuk ke NTT tidak bisa dibaca sebagai dukungan kepada pemerintah Prabowo. Justru sebaliknya, di tengah kepuasan publik terhadap Prabowo yang tengah menurun, manuver Jokowi lebih tepat dibaca sebagai konsolidasi basis massa untuk kelompoknya sendiri, bukan untuk menopang Prabowo,” jelasnya.
Lebih lanjut, Guntur menilai bahwa panggung-panggung kerakyatan yang dirawat melalui eksposur media sosial berfungsi sebagai instrumen penyimpanan modal politik jangka panjang bagi kepentingan personal maupun kelompok lingkaran dekat sang mantan presiden.
Syahwat kekuasaan yang dinilai tidak pernah surut itu disebut-sebut menjadi ancaman laten yang mengintai stabilitas kepemimpinan nasional hari ini.
“Popularitas yang dirawat lewat simbol-simbol kerajaan dan sambutan adat yang dimanipulasi melalui media dan media sosial adalah modal politik pribadi yang disimpan untuk kepentingan jangka panjang Jokowi dan kelompoknya,” tambahnya.
Ia pun menutup peringatannya dengan desakan agar istana membaca setiap gerakan di luar kendali kekuasaan formal sebagai bentuk kompetensi pengaruh, alih-alih uluran tangan bantuan.
“Saya sudah mengingatkan hal ini beberapa bulan yang lalu. Bayang-bayang Jokowi tidak akan pernah benar-benar pergi dari panggung kekuasaan. Presiden Prabowo perlu membaca gerakan itu bukan sebagai bantuan, melainkan sebagai bayang-bayang yang terus mengintai posisi Presiden Prabowo sendiri,” pungkasnya.