“Angka Pertumbuhan Cuma Tipu-Tipu” CELIOS Bongkar Kebohongan Pemerintah: Kekayaan Hanya Terpusat 50-100 Orang Super Kaya!

DEMOCRAZY.ID – Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan catatan kritis terhadap rilis data ekonomi terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah.

Meski pemerintah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi yang secara kasat mata relatif stabil, para ekonom menilai terdapat ketidaksesuaian yang mencolok antara indikator makro dengan realitas kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menegaskan, angka-angka yang disajikan pemerintah kembali memicu keraguan.

Ia menyoroti perbedaan signifikan antara klaim pertumbuhan sektor-sektor kunci dengan data pendukung lainnya.

“Sekali lagi, data pemerintah meragukan,” ujar Nailul Huda, dalam pernyataan tertulis yang diterima Afu.id, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga

Prabowo Diberi Peringatan Keras: 3 Masalah Ini Bisa Bikin ‘Lengser’ di Tengah Jalan!

Pemerintah mengumumkan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2026 sebesar 5,29 persen, melambat dibandingkan dengan Triwulan I-2026 yang tumbuh sebesar 5,61 persen.

Namun masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan Triwulan II-2025 yang tumbuh sebesar 5,12 persen. Hanya saja angka pertumbuhan ini dinilai semu.

Nailul menyampaikan lima catatan utama terkait anomali pertumbuhan ekonomi tersebut.

Terkait, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Nailul mengatakan, saat ini justru meredup.

Baca Juga

Seret Cawe-Cawe Jokowi, Eks Menteri Bocorkan Kunci Utama Pemakzulan Gibran!

Pertumbuhan ekonomi yang diklaim lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu tidak sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia yang cenderung menurun sejak awal tahun (YoY) April 1,0%, Mei 2,9%, dan Juni 0,0%.

Kemudian, pemerintah menyebut sektor perdagangan/ritel tumbuh 6,39% (naik dari 5,38% pada tahun lalu), padahal Indeks Perdagangan Ritel (IPR) BI pada April hingga Juni 2026 terus mengalami kontraksi berturut-turut yaitu April -3,67%, Mei -3,89%, dan Juni -4,44%.

“Kenaikan versi pemerintah hanya ditopang pengiriman mobil niaga impor untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang nilai tambahnya sangat kecil bagi industri domestik,” jelasnya.

Pemerintah juga mengatakan, industri pengolahan non-migas tumbuh sebesar 5,32%.

Baca Juga

Terungkap! Roy Suryo Cs Pernah Melihat Langsung Ijazah Jokowi, Tapi…

Kenyataannya, papar Nailul Huda, Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur berada di batas zona kontrasi alias stagnan yaitu pada April 49,1, Mei 50, dan Juni 46,9.

Penurunan ini, ujar dia, mengindikasikan dunia usaha sedang menahan ekspansi dan tambahan produksi.

Nailul juga mengungkapkan, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih didominasi oleh impor kendaraan operasional KDKMP, yang berisiko menekan industri otomotif dan alat angkut dalam negeri.

Demikian pula dengan konsumsi rumah tangga yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) tumbuh 5,06% di saat porsi (share) pendapatan masyarakat untuk konsumsi turun dari 74-75% tahun lalu menjadi 72-73% pada tahun ini.

Baca Juga

“Awas Kudeta Terselubung di Istana!” PDIP Lempar Peringatan Keras ke Prabowo: Waspada Gerakan Main Raja-Rajaan Jokowi

“Hal ini mengindikasikan mayoritas masyarakat menahan belanja, dan pendorong konsumsi diduga kuat didominasi oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi,” tegasnya.

Ketimpangan Ekonomi Meningkat, Pemusatan Kekayaan ada Pada 50-100 Orang Super Kaya

Senada dengan Nailul, peneliti CELIOS Media Askar Wahyudi menyoroti aspek ketimpangan, kemiskinan, serta ketenagakerjaan dari rilis data BPS tersebut.

Menurutnya, klaim pertumbuhan ekonomi justru menghasilkan jurang pemisah yang semakin lebar.

Media memaparkan lonjakan ketimpangan (Gini Ratio) naik dari 0,363 menjadi 0,368. Ini menunjukkan, kue pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok atas.

Baca Juga

Gencar Genjot Citra Lewat Kunjungan Daerah, Apakah Prabowo Tahu Manuver Politik Gibran Ini?

“Metodologi Susenas bahkan dinilai belum mampu merekam pemusatan kekayaan pada 50-100 orang superkaya di Indonesia,” ungkapnya.

Pemicunya diduga berasal dari pemangkasan anggaran belanja daerah oleh pusat serta porsi fiskal Program Strategis Nasional (PSN) seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih banyak dinikmati pemilik modal/dapur skala besar.

Sementara di pedesaan, indeks keparahan kemiskinan naik menjadi 6% yang dipengaruhi oleh perubahan desil penerima bantuan sosial (bansos) dan tidak adanya kenaikan signifikan pada jumlah penerima PKH, BPNT, maupun PBI JK.

Selain itu, pemangkasan dana desa hingga 50-70% yang dialihkan ke Kopdes merah Putih, justru mematikan program padat karya harian dan memperlambat putaran uang di desa.

Baca Juga

Febrie Adriansyah Melawan: Nyatakan Status Tersangka dan Penahanan Dirinya Tidak Sah!

Klaim kenaikan pekerja penuh sebesar 0,03 persentase poin, menurut Media, juga dinilai tidak signifikan.

“Meskipun ada penambahan 342 ribu buruh dan 14 juta pelaku usaha mandiri, mayoritas merupakan pekerja tidak penuh, di bawah 35 jam kerja per minggu atau pekerja serabutan,” jelasnya.

Kemudian, analisis CELIOS terhadap Survei Decent WorkCheck di industri Tekstil, Garmen, Sepatu, dan Kulit (TGSL) menunjukkan dampak negatif akibat penerapan UU Cipta Kerja, di mana 29% pekerja tidak memiliki jaminan pensiun, 8% tanpa jaminan kematian, 6% tanpa jaminan kecelakaan kerja, serta 59% diperkirakan belum terlindungi jaminan hari tua pada 2030.

Selain itu, 40% perusahaan belum menyediakan klinik kerja dan 16% pekerja belum pernah mendapat pelatihan K3.

Baca Juga

Surat Terbuka Untuk Gibran: Pilih Mundur Secara Terhormat atau Dipaksa Turun Paksa Lewat Gelombang Rakyat?

Seperti diketahui, sebelumnya, BPS merilis data indikator ekonomi makro, termasuk data kemiskinan, dan ketenagakerjaan.

BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II-2026 tercatat sebesar 5,29%, turun dari 5,61% pada Triwulan I-2026.

Namun angka ini tetap menunjukkan kenaikan dibanding Triwulan II-2025 yang tercatat sebesra 5,12%.

BPS juga mencatat, pertumbuhan sektor ritel/perdagangan tercatat sebesar 6,39%, naik dari 5,38% pada periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga

GEMPAR! Ratusan Senpi Disembunyikan dalam Karung di Ruang Ketua Yayasan Jaksel: Gudang Senjata Ilegal Berkedok Sekolah?

Pertumbuhan industri pengolahan non-migas tercatat sebesar 5,32%. Sementara, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai sebesar 5,06%, naik dari 4,97% pada Triwulan II-2025.

Terkait kemiskinan dan ketimpangan, BPS mencatat Gini Ratio Nasional, naik dari 0,363 menjadi 0,368 (menunjukkan kenaikan ketimpangan di wilayah perkotaan maupun perdesaan).

Kemudian, Indeks Keparahan Kemiskinan Perdesaan melonjak naik sebesar 6%.

Sementara di sektor ketenagakerjaan, kenaikan proporsi pekerja penuh, hanya naik 0,03 persentase poin.

Baca Juga

Guncangan Dahsyat Oligarki! Media China Bongkar Potensi ‘Konflik Politik’ Ekonomi Prabowo Lawan Jaringan Konglomerat 9 Naga

Untuk pertumbuhan angkatan kerja, terjadi penambahan jumlah buruh sebesar 342 ribu orang dan kategori pekerja usaha sendiri sebesar 14 juta orang.