DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengganti semua orang yang ada di Kabinet Merah Putih, untuk menyelamatkan pemerintahannya.
Rocky Gerung mengatakan sudah tidak ada yang bisa diperbaiki pada rezim Prabowo Subianto,
“Rezim Prabowo tidak bisa diperbaiki. Kabinetnya dibatalkan dahulu, diganti 100 orang itu,” katanya, dikutip dari Youtube Hendri Satrio, Sabtu (1/8).
Dia mengungkapkan Prabowo Subianto membuat perjanjian politik dengan sejumlah partai koalisinya, yang berlaku lima tahun.
“Isi perjanjian politik adalah kapasitas menteri-menteri diuji setiap tahun. Pemerintahan ini sudah dua tahun, kapasitasnya tidak ada,” ujarnya.
Rocky Gerung menyebut perjanjian politik itu, seharusnya secara otomatis batal. Sebab, para menteri dalam dua tahun bekerja, tidak punya kapasitas.
“Perjanjiannya batal demi akal sehat. Masa dua tahun lagi masih begini? Ya marah lah BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa),” tuturnya.
Dia menyampaikan sekitar 100 orang yang ada di Kabinet Merah Putih itu, cukup diganti oleh dua orang.
“Cukup dua orang. Kalau dua orang, otaknya setara dengan 100 orang itu. Jadi, ganti kualitas bukan kuantitas,” ujarnya.
Rocky Gerung meyakini pemerintahan Prabowo Subianto bisa selesai hingga masa jabatannya berakhir pada 2029, jika kabinetnya dirombak total.
“Kalau dia ganti semua, pasti sampai (2029). Jika tidak diganti, ya pekan depan juga tidak sampai,” ucapnya.
Pengamat politik Rocky Gerung menyebut elektabilitas Prabowo Subianto tinggal 51 persen, artinya Gibran Rakabuming Raka hanya 2 persen.
Rocky Gerung menyinggung hasil survei SMRC yang menyebut elektabilitas Presiden Prabowo Subianto anjlok, dari yang semula 81 persen menjadi 51 persen pada Juli 2026.
“Prabowo berakibat pada wapresnya. Kalau Prabowo tinggal 51, artinya Gibran 2 persen. Kan satu paket,” katanya, dikutip dari Youtube Hendri Satrio, Sabtu (1/8).
Dia menilai elektabilitas Prabowo Subianto yang anjlok, disebabkan adanya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wapres.
Rocky Gerung menyinggung proses Gibran yang maju menjadi cawapres pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.
“Secara konstitusi, mungkin masih bisa dipersoalkan. Kehadiran dia sebagai wapres,” tuturnya.
Sebelumnya, SMRC mengungkap adanya tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Survei terbaru berjudul Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden, dilakukan pada 5 hingga 19 Juli 2026.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengatakan tingkat kepuasan publik pada kinerja Prabowo, hanya 51,5 persen pada Juli 2026.
Sementara itu, temuan SMRC pada November 2025 menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo Subianto, mencapai 81,2 persen.
Rocky Gerung mengatakan Prabowo Subianto tentu memiliki perjanjian politik dengan partai-partai koalisinya.
Dia menjelaskan isi perjanjian politik, yakni kapasitas para menteri diuji setiap tahun. Sementara, pemerintahan Prabowo sudah berjalan hampir dua tahun.
“Pemerintahan sudah dua tahun, kapasitasnya tidak ada. Perjanjian batal demi akal sehat. Masa dua tahun lagi masih begini? Ya marah BEM,” ujarnya.