Kritik Tajam Pengamat: Pendirian URI Semakin Pertegas ‘Ketidakjelasan’ Strategi Pendidikan di Bawah Kendali Prabowo!

DEMOCRAZY.ID – Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) oleh Presiden Prabowo Subianto terus menuai tanggapan dari berbagai kalangan.

Teranyar, respons datang dari kritikus pendidikan Darmaningtyas yang mempertanyakan arah kebijakan pemerintah di sektor pendidikan.

Darmaningtyas mengatakan kehadiran lembaga baru tersebut justru memunculkan tanda tanya mengenai arah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam membangun sistem pendidikan nasional.

Arah Kebijakan Pendidikan Dinilai Tidak Jelas

Darmaningtyas menegaskan pendirian Universitas Republik Indonesia menjadi gambaran mengenai arah kebijakan pemerintah yang belum jelas.

“Pendirian URI yang dipimpin oleh gubernur ini memperjelas ketidakjelasan arah kepemimpinan Presiden Prabowo, terutama dalam bidang pendidikan,” ujar Darmaningtyas, Kamis (23/7/2026).

Ia juga berpandangan bahwa kebijakan tersebut tidak lahir dari kebutuhan riil yang dihadapi dunia pendidikan.

“Kebijakannya tidak didasarkan pada fakta lapangan, tapi oleh halusinasinya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Darmaningtyas mengkhawatirkan keberadaan URI justru akan menambah kompleksitas pengelolaan pendidikan nasional.

“URI akan menambah keruwetan pengelolaan pendidikan nasional,” tandasnya.

Sementara itu, pemerhati politik Dimar Sasongko menilai penguatan kualitas calon pemimpin merupakan langkah positif.

Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tetap perlu diiringi tata kelola yang jelas dan transparan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Gagasan Penguatan SDM Pemimpin Layak Didukung

Menanggapi pembentukan URI, Dimar menyebut pemerintah ingin menghadirkan lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan calon pemimpin bangsa untuk mengisi berbagai posisi strategis di masa mendatang.

“Pemerintah bikin lembaga pendidikan baru, Universitas Republik Indonesia, buat menyiapkan calon pemimpin bangsa ke depan yang bakal mengisi ASN, BUMN, sampai jabatan strategis lain,” ujar Dimar, Kamis (23/7/2026).

Ia mengatakan konsep yang diusung disebut mengadopsi model lembaga kepemimpinan di sejumlah negara.

“Modelnya katanya seperti lembaga kepemimpinan di negara lain, semacam Prancis,” ucapnya.

Dimar menekankan bahwa gagasan memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor kepemimpinan pada dasarnya merupakan langkah yang patut diapresiasi.

“Ide memperkuat SDM pemimpin itu bagus. Siapa yang nolak?” imbuhnya.

Ingatkan Soal Anggaran dan Potensi Tumpang Tindih

Meski demikian, Dimar mengingatkan bahwa pembentukan lembaga baru tentu membutuhkan konsekuensi anggaran, struktur organisasi, serta waktu yang tidak singkat sebelum manfaatnya benar-benar dapat dirasakan.

“Tapi ini lembaga baru, berarti butuh anggaran baru, struktur baru, dan waktu buat kelihatan hasilnya,” tukasnya.

Ia menilai publik berhak mengetahui seperti apa sistem yang akan diterapkan di Universitas Republik Indonesia, termasuk mekanisme penerimaan peserta didik.

“Yang perlu ditanya publik, bagaimana kurikulumnya, siapa yang berhak masuk, dan bagaimana agar tidak tumpang tindih dengan lembaga pendidikan kepemimpinan yang sudah ada seperti Lemhannas atau sekolah kedinasan lainnya,” terangnya.

Lebih jauh, Dimar menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan sekadar membentuk lembaga baru, melainkan memastikan lembaga tersebut benar-benar mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

“Bikin lembaga baru gampang. Yang susah itu bikin lembaga itu benar-benar efektif, transparan, dan enggak jadi sekadar wadah baru buat orang-orang tertentu,” tandasnya.

Ia pun memilih menunggu implementasi kebijakan tersebut sebelum memberikan penilaian.

“Kita tunggu buktinya,” kuncinya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa URI dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan pendidikan dalam rangka menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan.

Artikel terkait lainnya