Skenario Hitam di Balik Layar! Orkestrasi Jahat Penggulingan dan Pergantian Kapolri Demi Muluskan Kasus TPPU Eks Jampidsus FA

DEMOCRAZY.ID — Terbongkarnya megaskandal korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA), oleh Kortastipidkor bersama Direskrimsus Polda Metro Jaya bukan sekadar perkara hukum biasa.

Kasus ini telah menjelma menjadi episentrum gempa politik tingkat tinggi yang membongkar perang terbuka di pucuk pimpinan republik.

Alotnya proses hukum hingga perlawanan sistemik mewarnai pengungkapan kasus ini.

Publik dihebohkan dengan pemandangan ganjil berupa pengerahan pasukan militer ke Polda Metro Jaya guna meminta pengembalian barang bukti dan penyerahan saksi, serta pengamanan ketat di kediaman pribadi sang mantan petinggi korps adhyaksa.

Di balik layar, desas-deskus kuat menyebutkan adanya upaya lobi tingkat tinggi dari FA agar lolos dari status tersangka.

Baca Juga

‘Apakah Anda Ingin Menyabotase Pemerintahan Saya?’

Namun, ketika benteng perlindungan itu mulai runtuh, serangan balik justru diarahkan secara sistematis kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kudeta Terselubung: Narasi Penggulingan Kapolri dan Intervensi Menteri

Gelombang tekanan politik yang dimainkan para penumpang gelap kian beringas tatkala muncul narasi pencopotan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri difitnah melakukan pembangkangan, merusak sinergitas penegakan hukum, dan dituding sengaja tidak melaporkan penangkapan eks Jampidsus FA langsung kepada Presiden.

Berdasarkan penelusuran situasi di lingkaran elite, manuver pengondisian ini disinyalir kuat didalangi oleh oknum menteri berinisial SS—yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Baca Juga

Hubungan Istana dan Polri Retak? Wacana Pencopotan Jenderal Listyo Sigit Menguak di Tengah Pusaran Isu Panas Politik Nasional!

SS disebut-sebut aktif mengintervensi penegakan hukum, mulai dari pengerahan aparat militer, pengamanan aset, hingga memfasilitasi upaya penyelamatan hukum bagi FA.

Bahkan, skenario pergantian kepemimpinan Polri sudah disiapkan secara matang.

Nama Kabaharkam Polri, Komjen Pol. Karyoto, disebut-sebut telah dikondisikan sebagai kandidat pengganti Kapolri.

Kendati demikian, rencana kudeta terselubung via pencopotan ini mentah di meja Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sangat jeli membaca gelagat manipulatif para “penumpang gelap” yang ingin memanfaatkan situasi.

Baca Juga

Sanggahan Telak Pakar Hukum! Yusril Dinilai Keliru, KUHAP Baru Bukan Alasan Biarkan Febrie Bebas dari Penahanan

Abuse of Power: Menhan Lampaui Kewenangan Konstitusional

Cawe-cawe yang dilakukan Menhan SS dalam melindungi perkara hukum eks Jampidsus FA dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang mencederai tata ketatanegaraan.

Pengerahan institusi militer untuk kepentingan melanggengkan perlindungan kelompok tertentu merupakan bentuk pelanggaran nyata.

Secara konstitusional, kewenangan Menteri Pertahanan bersifat administratif dan sama sekali bukan sebagai pengguna atau pengerahan kekuatan TNI.

Tindakan mengerahkan tentara ke markas kepolisian demi kepentingan hukum individu melampaui batas kewenangan Presiden maupun Panglima TNI, serta mengancam stabilitas relasi antarlembaga negara.

Baca Juga

Sinyal Jaga Jarak Makin Jelas! Langkah Prabowo Menjauh dari Jokowi Tuai Apresiasi, Waktunya Lepas dari Cengkeraman Geng Solo

Taring Panja Tumpul, DPR Didesak Bentuk Pansus

Respons cepat yang ditunjukkan Komisi III DPR RI dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) usai penggeledahan belasan titik penyimpanan barang bukti korupsi bernilai ratusan miliar rupiah kini diuji.

Kuatnya dugaan intervensi dari kekuatan besar di belakang FA (di bawah bayang-bayang Menhan SS) disinyalir membuat taring Panja Komisi III menjadi tumpul di tengah jalan.

Melihat skala kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berpotensi menjadi bentuk pengkhianatan terhadap negara dan Presiden, pimpinan DPR RI didesak untuk segera mengambil langkah konstitusional tegas dengan meningkatkan status Panja menjadi Panitia Khusus (Pansus).

Kehadiran Pansus mutlak diperlukan guna menginvestigasi secara tuntas keterlibatan pejabat tinggi yang menyalahgunakan pengaruh dan jabatannya untuk mengintervensi hukum.

Baca Juga

Aliran Dana Gelap Terendus! Eks Jampidsus Diduga Parkir Hasil Sitaan ke ‘Bungker Rahasia’ Jokowi di Solo

Waspada Penumpang Gelar dan Kuda Tunggang Kekuasaan

Kasus TPPU eks Jampidsus FA sejatinya murni merupakan penegakan hukum profesional yang dibongkar oleh Kortastipidkor dan Polda Metro Jaya.

Namun, kasus ini telah dibajak oleh para penumpang gelap yang haus kuasa untuk dijadikan “kuda tunggang” politik.

Mereka berupaya mengkambinghitamkan Polri dan mendiskreditkan Kapolri demi meloloskan agenda tersembunyi pergantian pucuk pimpinan penegak hukum.

Di tengah upaya destabilisasi ini, ketegasan Presiden Prabowo Subianto menjadi benteng utama dalam meredam rongrongan para pemburu renten kekuasaan yang hendak merusak sinergitas penegakan hukum demi kepentingan kelompok semata.

Baca Juga

Tabir Gelap Hukum Terkuak! Susno Duadji Bongkar Laporan Lama Eks Jampidsus, Ada Permainan Batu Bara Ratusan Miliar