The Economist: Indonesia di Persimpangan Gelap! Prabowo Dinilai Salah Jalan, Demokrasi dan Ekonomi Terancam Mundur
DEMOCRAZY News
11 Juni 2026 12:00 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Majalah ekonomi terkemuka Inggris, The Economist, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam tajuk rencana edisi 16 Mei 2026 berjudul “Indonesia is heading down a dangerous path” (Indonesia sedang menempuh jalan berbahaya), Economist menilai kebijakan ekonomi dan politik yang dijalankan Prabowo berpotensi membawa Indonesia ke arah yang berisiko.
Menurut Economist, Prabowo dikelilingi oleh para pembantu yang cenderung menyetujui semua kebijakannya tanpa kritik, sehingga masukan yang berimbang semakin berkurang.
Kondisi tersebut dinilai dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru, baik dalam bidang ekonomi maupun tata kelola pemerintahan.
Economist menyoroti dua program unggulan pemerintahan Prabowo, yakni program makan bergizi gratis dan pembentukan sekitar 80.000 koperasi desa.
Majalah tersebut menilai kedua program itu menyerap sekitar 10 persen anggaran negara dan berpotensi menjadi beban fiskal yang berat apabila tidak dikelola secara hati-hati.
Menurut Economist, pemerintah hanya memiliki beberapa pilihan sulit, yaitu mengurangi belanja program unggulan, mengurangi subsidi energi, atau melonggarkan batas defisit anggaran yang selama ini dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Jika batas defisit tersebut dilanggar, kepercayaan investor terhadap disiplin fiskal Indonesia dapat terganggu.
Modal Asing Keluar dan Rupiah Tertekan
Economist juga mencatat adanya tekanan terhadap perekonomian Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.
Majalah itu menyebut sekitar US$6 miliar modal asing telah keluar dari pasar Indonesia, sementara nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sekitar 11 persen dan mendekati titik terendah dalam sejarahnya.
Lembaga pemeringkat internasional disebut mulai memperhatikan perkembangan tersebut dan tidak menutup kemungkinan melakukan peninjauan terhadap peringkat kredit Indonesia apabila kondisi fiskal memburuk.
Selain ekonomi, Economist menyoroti kondisi demokrasi Indonesia.
Majalah itu mengkritik melemahnya oposisi di parlemen dan munculnya wacana penghapusan pemilihan langsung gubernur.
Ruang gerak kelompok masyarakat sipil dan kritik terhadap pemerintah juga dinilai semakin terbatas.
Menurut Economist, terlalu banyak keputusan strategis bergantung pada penilaian pribadi presiden tanpa adanya proses diskusi dan kritik yang memadai dari berbagai kalangan.
Empat Tokoh Lingkar Dalam Prabowo
Artikel analisis yang dimuat media Jepang Wedge dibuat oleh Institut Penelitian Okazaki, menyebut akses menuju Presiden Prabowo saat ini banyak dipengaruhi oleh empat tokoh utama yang disebut sebagai “gatekeeper” atau penjaga gerbang kekuasaan.
Mereka adalah Sjafrie Sjamsoeddin, sahabat lama Prabowo sejak masa akademi militer, Prasetyo Hadi, politisi senior Partai Gerindra., Teddy Indra Wijaya, perwira militer yang pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo dan Prabowo dan Sufmi Dasco Ahmad, salah satu tokoh penting Partai Gerindra.
Keempat tokoh tersebut disebut memiliki pengaruh besar dalam mengatur arus informasi yang sampai kepada presiden.
Dibandingkan Era Jokowi
Pengamat yang dikutip Wedge menilai terdapat perbedaan pendekatan antara pemerintahan Prabowo dan pemerintahan sebelumnya di bawah Joko Widodo.
Pada era Jokowi, survei opini publik dilakukan secara intensif untuk memantau respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Jokowi juga dikenal sering turun langsung bertemu masyarakat dan melakukan dialog terbuka.
Baca Juga
Sebaliknya, pemerintahan Prabowo dinilai lebih tertutup dan kurang sensitif terhadap kritik maupun masukan dari publik.
Meski mengkritik keras, Economist menegaskan bahwa Prabowo bukanlah pemimpin otoriter yang korup.
Namun majalah itu memperingatkan bahwa Indonesia berisiko keluar dari jalur pembangunan yang selama 25 tahun terakhir berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat demokrasi.
Economist menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang mau mendengarkan berbagai pandangan, termasuk kritik, bukan hanya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengatakan “ya”.
Majalah tersebut mengingatkan bahwa negara besar dan majemuk seperti Indonesia memerlukan proses pengambilan keputusan yang terbuka, berbasis data, dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dan demokrasi dapat terus berjalan beriringan.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
