Utang Menggunung Warisan Jokowi Bikin Indonesia Nyaris Bangkrut: Dia Perusak Bangsa, Harus Ditangkap dan Diadili!

DEMOCRAZY.ID — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, melontarkan kritik keras terkait kondisi keuangan negara saat ini.

Ia berpandangan bahwa tekanan berat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan disebabkan oleh kesalahan pengelolaan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melainkan akibat warisan utang yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Warisan Utang Tembus Rp800 Triliun dan Beban Bunga

Ferdinand membeberkan bahwa beban cicilan pokok utang yang harus ditanggung negara pada tahun ini nilainya sangat fantastis, yakni menembus angka Rp800 triliun, belum termasuk pembayaran beban bunga utang yang mencapai lebih dari Rp500 triliun.

Menurutnya, angka tersebut merupakan akumulasi dari kebijakan penumpukan utang yang dilakukan secara ugal-ugalan selama masa kepemimpinan Jokowi dalam satu dekade terakhir.

Baca Juga

‘Akhirnya Dapat Disimpulkan Ijazah S1 Jokowi Tidak Ada’

“Cicilan pokok utang saat ini yang ditanggung oleh APBN sangat besar, berkisar 800 triliun termasuk yang jatuh tempo pada tahun ini. Selain itu cicilan bunga yang harus dibayar lebih dari 500 triliun. Inilah beban yang sangat menggerogoti APBN kita,” ujar Ferdinand, Kamis (13/8/2026).

Ia menolak anggapan sebagian pihak yang menyalahkan Presiden Prabowo dalam merancang struktur dan pos-pos anggaran saat ini, menegaskan bahwa akar masalah yang membuat APBN berada di ambang krisis adalah beban warisan masa lalu.

“Banyak orang malah berbicara tentang Pak Prabowo yang salah mengelola APBN, salah mengatur struktur APBN, salah mengatur porsi pos-pos anggaran APBN kita. Yang salah adalah beban utang warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi kepada bangsa ini telah membuat kita APBN-nya kritis,” tambahnya.

Baca Juga

Megawati Blak-Blakan Soal Ijazah Palsu Jokowi: Dia Masuk PDIP Cuma Modal KTP!

Soroti Proyek Mangkrak dan Desak Pengadilan untuk Jokowi

Lebih lanjut, Ferdinand menilai bahwa dana dari tumpukan utang tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat luas, melainkan dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur yang dinilainya minim fungsi dan berpotensi menjadi beban jangka panjang bagi keuangan negara.

Ia mencontohkan beberapa proyek mercusuar era Jokowi, mulai dari Tol Trans-Sumatera, Bandara Kertajati, mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang disebutnya kini membebani APBN.

“Bandara Kertajati, apa yang terjadi? Bandara Kertajati sekarang tidak berguna, tidak berfungsi. IKN, apa yang terjadi dengan IKN sekarang? Nol besar. Kereta Cepat Jakarta Bandung, nol besar bahkan menjadi beban APBN sekarang. Apa karya Jokowi yang layak kita sebut telah membawa keberhasilan bagi Indonesia?” tegasnya.

Akibat beban fiskal tersebut, Ferdinand menyebut seluruh rakyat Indonesia kini harus ikut menanggung risiko dari kebijakan ekonomi masa lalu.

Baca Juga

Bonatua Kembali ‘Bongkar’ Kejanggalan Ijazah Jokowi: UGM Terbukti Tak Punya Catatan Resmi Tindakan Legalisir!

Ia bahkan secara terbuka mendesak agar mantan Wali Kota Solo tersebut diproses secara hukum atas kerusakan struktural yang dinilainya telah diperbuat terhadap bangsa.

“Jokowi harus kita hadapkan ke pengadilan. Jokowi harus kita tangkap, itu yang harus kita lakukan, bukan malah memuji Jokowi. Jokowi perusak bangsa,” tandasnya.