DEMOCRAZY.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersiap menggelar mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti apabila jabatan yang saat ini diisi Gibran Rakabuming Raka resmi mengalami kekosongan.
Sesuai konstitusi, proses pengisian kursi Wapres baru ini tidak melalui pemilu ulang, melainkan dipilih oleh anggota MPR berdasarkan calon usulan Presiden Prabowo Subianto.
Kepastian mundurnya Gibran diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membenarkan kabar penyerahan surat pengunduran diri tersebut kepada Presiden Prabowo.
“Betul,” kata Budi Arie dalam pesan singkat saat dikonfirmasi media di Jakarta.
Kendati demikian, penyampaian surat kepada Presiden berbeda dengan prosedur administrasi konstitusional di parlemen.
Berdasarkan laporan Reuters dari dua sumber internal parlemen, Gibran diperkirakan akan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Setelah kekosongan jabatan dipastikan secara legal formal, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna pemilihan Wapres baru.
Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Merujuk pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), berikut adalah tahapan resmi pemilihan Wakil Presiden pengganti di MPR: