Sikap Seribu Bahasa Sang Presiden: Diamnya Prabowo Soal Polemik Gibran Justru Jadi ‘Bom Waktu’ Bagi Kesinambungan Kekuasaan!

DEMOCRAZY.ID — Keheningan mematikan di lingkaran utama Istana Negara kini berubah menjadi ancaman paling mengerikan bagi masa depan rezim Kabinet Merah Putih.

Pengamat politik senior yang juga mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi, Muhammad AS Hikam, menguliti sikap diam Presiden Prabowo Subianto atas skandal ijazah bodong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini membakar panggung politik nasional.

Melalui analisis tajam bertajuk “Kesunyian yang Memekakkan Telinga”, Hikam menegaskan bahwa Prabowo tidak bisa lagi bersikap pasif menyerahkan nasib pemerintahannya pada takdir.

Krisis multidimensional—mulai dari krisis hukum, politik, moral, hingga yang paling mematikan yakni krisis ekonomi—kini berada di ambang ledakan total!

Ambiguitas Politik Strategis: Jurus Diam Prabowo Menuju “Tsunami Politik”?

Hikam menganalisis bahwa sikap diam Prabowo sejatinya dapat dibaca sebagai bagian dari political strategic ambiguity (ambiguitas politik strategis).

Prabowo dinilai sengaja mengulur waktu untuk menunggu momentum paling presisi sebelum melancarkan aksi pemutusan hubungan politik (political delinking) secara menyeluruh dari cengkeraman Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Publik belum lupa bagaimana Prabowo mengorbankan independensinya demi janji elektoral 2024 dengan teriakan “Hidup Jokowi!”.

Namun kini, demi mengamankan tiket kepemimpinan mandiri untuk Pilpres 2029, Prabowo diam-diam terus melancarkan pembongkaran kekuatan dinasti Solo.

Langkah taktis pembersihan tersebut telah terlihat jelas dari manuver pencopotan figur-figur kunci Jokowi di posisi strategis:

Bola Liar Mahasiswa & Parlemen: “Diamnya Prabowo Adalah Dosa Moral!”

Namun, Hikam memberi peringatan keras bahwa strategi ambigu ini memiliki risiko fatal (unintended consequences).

Gelombang kemarahan dari kelompok mahasiswa, aktivis civil society, hingga politisi Senayan kian tak terbendung.

Sikap diam Istana yang terkesan membiarkan Gibran bercokol tanpa ijazah sah dituduh publik sebagai bentuk perlindungan politik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

“Respon transparan datang dari kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut akselerasi proses pemakzulan Wapres Gibran dan ketidaksukaan terhadap diamnya Presiden yang dianggap indikasi dukungan moral yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Ini bisa menjadi bola liar yang mengganggu stabilitas rezim!” tegas AS Hikam.

Bom Waktu Ekonomi: Defisit Kepercayaan Siap Gulung Rezim Prabowo!

Ancaman terbesar yang sanggup meruntuhkan kekuasaan Prabowo bukanlah sekadar gertakan oposisi, melainkan krisis ekonomi struktural yang kini mencekik rakyat bawah.

Anjloknya daya beli, meroketnya harga kebutuhan pokok, dan ketidakpastian iklim investasi akibat skandal Gibran telah memicu defisit legitimasi yang sangat akut.

Jika kondisi ekonomi rakyat semakin memburuk, maka sikap diam Prabowo dalam kasus Gibran akan menjadi pemantik bersatunya seluruh elemen masyarakat sipil dan politisi untuk melancarkan perlawanan drastis.

Pilihan Terakhir Istana: Tsunami Perubahan atau Karam Bersama Gibran?

AS Hikam menutup analisisnya dengan menyodorkan dilema strategis bagi sang Presiden.

Prabowo tidak mungkin bisa terus-menerus bersembunyi di balik kesunyian sementara benteng ekonomi dan hukum negara sedang runtuh.

Pertanyaannya kini: Sampai kapan Presiden Prabowo akan tetap diam memelihara Wapres bermasalah, ataukah ia akan segera melepaskan “Tsunami Politik” dengan merestui pemakzulan Gibran demi menyelamatkan stabilitas dan keberlangsungan Republik?

Artikel terkait lainnya