NGERI! Inilah ‘Zona Gelap’ Distribusi Program MBG Yang Bikin Ribuan Siswa Keracunan

DEMOCRAZY.ID — Rentetan kasus keracunan massal yang terus berulang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu kritik tajam dari berbagai kalangan.

Meskipun kursi kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengalami pergantian—mulai dari era Dadan Hindayana, Nanik S.

Dayang, hingga kini dipegang oleh Sudaryono—skandal kesehatan yang menimpa anak-anak sekolah dinilai tak kunjung menemukan titik henti.

Jurnalis sekaligus pegiat media sosial, Ahmad Arif, membedah secara blak-blakan bahwa akar permasalahan dari krisis ini bukan sekadar persoalan teknis di tingkat dapur pelaksana yang dianggap teledor atau kurang higienis, melainkan sudah menyentuh level cacat desain program yang fundamental.

“Mengapa keracunan MBG makin marak, sekalipun Dadan dan Nanik sudah diganti? Ini bukan sekadar ‘dapur teledor’ dan jorok,” tulis Arif melalui akun X pribadinya, dikutip Jumat (11/9/2026).

Baca Juga

Peringatan Keras dari Kandang Banteng: Demo ke Rumah Jokowi Diprediksi Bakal Makin Menggila dan Tak Terbendung ke Depannya!

Berdasarkan catatan investigasinya, skala eskalasi korban menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan.

Hingga pengujung 2025 lalu, tercatat sudah ada 177 kejadian dengan korban melampaui 20.000 anak yang tersebar di 33 provinsi.

Ironisnya, tren horor tersebut kembali berulang di mana hanya dalam kurun waktu dua pekan terakhir, lebih dari 3.000 anak kembali menjadi korban keracunan.

“Kalau pola sama berulang di banyak daerah, yang gagal bukan cuma pelaksana. Yang gagal adalah desainnya,” tegas Arif.

Baca Juga

Babak Akhir Legitimasi Kekuasaan? Gibran Diminta ‘Didiskualifikasi’ dari Jabatan Wapres, Ini Dalil Permohonan ke MK

Empat Lubang Hitam Sistemik di Balik Program MBG

Dalam analisisnya, Arif memetakan empat titik kelemahan atau lubang hitam sistemik yang membuat program unggulan tersebut terus menerus menelan korban jiwa dan kesehatan anak-anak:

• Skala Produksi Terlalu Besar: Konsep dapur massal yang memproduksi hingga 3.000 porsi dalam satu fasilitas menciptakan risiko katastrofik.

Ketika satu titik bahan baku tercemar atau proses distribusi mengalami hambatan, dampaknya langsung meluas dan menumbangkan ratusan anak sekaligus.

• Pengawasan Parsial dan Zona Gelap Distribusi: Inspeksi dan pengawasan selama ini terlalu sempit terkonsentrasi di dalam area dapur.

Padahal, fase pasca-masak seperti pengemasan (packing), pengangkutan jarak jauh, hingga penyimpanan di lingkungan sekolah merupakan “zona gelap” tanpa kontrol ketat.

Ia mencontohkan kasus di Karo, di mana hasil uji laboratorium menunjukkan sampel dapur dinyatakan bersih, namun makanan yang sampai di meja sekolah justru sudah terkontaminasi bakteri Bacillus dan Staphylococcus.

Baca Juga

PDIP: Indonesia Rusak Gegara Jokowi, Jangan Mau ‘Diperdaya’ Demi Politik dan Keluarganya!

• Rantai Distribusi yang Kepanjangan: Makanan yang dimasak sejak pukul 05.00 pagi baru dapat dikonsumsi oleh para siswa melewati pukul 12.00 siang.

Aturan batas aman konsumsi maksimal 4 jam sering kali hanya menjadi formalitas di atas kertas, karena sistem tata kelola gagal mengunci kepastian waktu antara produksi, distribusi, hingga konsumsi akhir.

• Pengawasan Bersifat Reaktif dan Konflik Kepentingan: Pola evaluasi birokrasi penanganan kasus selalu berjalan reaktif—baru bergerak setelah anak-anak jatuh sakit, menutup dapur sementara, memeriksa sampel, lalu memperketat SOP seadanya.

Belum lagi persoalan pelik berupa konflik kepentingan antara pemilik dapur penyedia dengan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari proyek tersebut.

Menuntut Perombakan Total dan Belajar dari Model Sekolah

Arif menegaskan bahwa program MBG tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai proyek distribusi angka atau ajang meraup keuntungan bagi yayasan dan mitra rekanan.

Negara, menurutnya, harus mengembalikan esensi program ini sebagai investasi kesehatan subjek utama, yakni anak-anak bangsa.

Baca Juga

Roy Suryo Tantang Jokowi Hadir Langsung Sidang Kasus Ijazah: Jangan Cuma Omong Siap Siap Mulu!

Sebagai perbandingan konkret, ia menyodorkan model pengelolaan pangan di Brasil serta praktik mandiri yang diterapkan di SD Muhammadiyah Solo, di mana proses memasak dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah masing-masing dengan kontrol kualitas yang ketat dan terbukti menghasilkan rekam jejak nihil kasus keracunan.

“Anak bukan objek distribusi dan proyek. Anak harusnya subjek kesehatan. Sampai kapan kesalahan sistem dibayar anak?” kecamnya.

Ia mendesak agar perombakan total terhadap arsitektur dan desain program MBG segera dieksekusi tanpa harus menunggu pergantian kepemimpinan nasional, demi menghentikan jatuhnya korban-korban berikutnya di ruang-ruang kelas.

Baca Juga

Mengejutkan! Roy Suryo Tolak Sidang Bareng Dokter Tifa di Kasus Ijazah Jokowi, Ternyata Ini Alasannya