

DEMOCRAZY.ID – Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar, mempertanyakan alasan pemerintah menargetkan penerima manfaat dari program MBG sebanyak 82 juta orang.
Hal ini disampaikan oleh Askar saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Askar pun mempertanyakan alasan pemerintah menargetkan jumlah penerima mencapai 82 juta orang.
“82 juta penerima MBG sampai sekarang tidak tahu datanya dari mana. Dari mana data 82 juta itu muncul,” katanya, dikutip pada Jumat (17/7/2026).
Askar pun mencurigai bahwa target tersebut untuk kepentingan politik di Pemilu 2029.
Sehingga, ketika 82 juta ditargetkan menjadi penerima manfaat MBG, maka diprediksi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terpilih lagi menjadi presiden untuk dua periode.
Hitung-hitungan Askar ini berdasarkan asumsi bahwa jumlah pemilih pada Pemilu 2029 sebanyak 164 juta orang.
“Tapi kalau (Pemilu) 2024 kita lihat 164 juta pemilih, sederhana 164 dibagi 2, sama dengan 82 juta. Kenapa targetnya 82 juta? Karena 2029, andai ada 82 juta pemilih menerima makan tiap hari, dikasih tiap hari, sudah pasti 50 persen plus 1 (syarat capres-cawapres terpilih tanpa ada putaran kedua),” jelasnya.
Askar mengungkapkan program MBG bermuatan politis ketika adanya pengerahan aparat penegak hukum serta organisasi masyarakat (ormas) dalam penyaluran logistiknya.
Dia menyebut penyaluran tersebut dilakukan melalui program Prabowo lainnya yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Dan menurut saya ini juga soal teritori. Karena kalau kita lihat konteks hari ini, MBG itu logistik. Gudangnya adalah KDMP. Siapa yang menyalurkan? Aparat penegak hukum, ormas-ormas, dan lain-lain. Jadi, menurut saya, kita tidak boleh senaif itu dalam konteks ini,” tegasnya.
“Dalam banyak hal, saya menghindari diskusi semacam ini karena seharusnya ini dilakukan oleh DPR dan oleh mereka yang diatas sana yaitu para elit,” sambung Askar.
Sebelumnya, pihak pemerintah dalam berbagai kesempatan menyebutkan bahwa target penerima manfaat dari MBG sebanyak 82,9 juta orang.
Salah satunya disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Ia menyebut bahwa target tersebut bakal tercapai pada Maret 2026 lalu.
“Diperkirakan tahun 2026, Maret, itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun,” kata Zulhas di Jakarta, pada 21 Oktober 2025 lalu, dikutip dari laman Kemenko Pangan.
Dia mengatakan target itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Pernyaataan terkait target penerima manfaat MBG ini juga sempat disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakaat Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati.
Dia menjelaskan bahwa target tersebut berdasarkan ketentuan yang termuat pada Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.
Hidayati mengungkapkan penerima manfaat MBG itu mencakup siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di seluruh wilayah.
“Target 82,9 juta penerima manfaat menunjukkan bahwa Program MBG dirancang sebagai kebijakan strategi nasional, bukan program jangka pendek,” katanya pada 23 Januari 2026, dikutip dari laman BGN.
Menurut Hida, Program MBG memiliki peran penting dalam menyiapkan fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Pemenuhan gizi sejak dini dinilai menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
“Investasi gizi melalui Program MBG merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun SDM unggul sebagai modal utama Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Prabowo juga sempat menyampaikan terkait target penerima MBG sebanyak 82 juta orang.
Ia menyebut target itu diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun ini.
“MBG kita sudah sampai 60 juta hari ini, kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026, paling lambat,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2 Februari 2026 lalu.
Kala itu, Prabowo mengeklaim bahwa program prioritasnya tersebut telah berhasil meski ada kejadian keracunan.
Menurutnya, insiden keracunan yang terjadi tidak serta merta bahwa program MBG telah gagal.
“Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan, dibandingkan berapa miliar makanan yang sudah kita bagi, statistiknya adalah 0,008 (persen) atau 7. Artinya apa? Artinya, 99,99 usaha MBG harus dinyatakan berhasil,” ujarnya.
Namun, target penerima MBG sebanyak 82,9 juta bukan lagi menjadi prioritas. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN, Nanik S. Deyang.
Dia mengatakan prioritas utama saat ini yakni memastikan kualitas pelaksanaan program.
Nanik mengungkapkan perubahan prioritas capaian tersebut telah disampaikan oleh Prabowo.
“Nah, jadi gini dampaknya, kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas.”
“Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta. Tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi,” kata Nanik dalam konferensi pers usai rapat konsolidasi pimpinan BGN di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada 4 Juni 2026.
Secara teknis, Nanik mengungkapkan bahwa fokus baru BGN yakni pembenahan dapur MBG agar memenuhi standar.
Ia menegaskan dapur yang tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan akan dievaluasi dan dikenai sanksi suspensi sementara.
Sementara, soal target penerima manfaat, Nanik mengungkapkan pihaknya akan memfokuskan agar MBG diterima oleh kelompok yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, penerima saat ini ditargetkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Nanik menjelaskan keputusan tersebut berdasarkan masukan dari pakar gizi dan dokter anak.
“Bahwa mereka itu mengatakan bahwa intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana,” kata Nanik.