Irjen Napoleon Bonaparte: Di Polri Itu ‘Tuhannya’ Ada Dua, Allah dan Kapolri!
DEMOCRAZY News
9 Oktober 2025 4:10 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Eks Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal (Purn) Napoleon Bonaparte, melontarkan kritik pedas terhadap Korps Bhayangkara.
Ia menilai, reformasi Polri selama ini tak akan pernah berhasil jika tidak dimulai dari pucuk pimpinan.
“Reformasi polisi ini bagus, tetapi harus dari puncak, dari atas,” kata dia, Rabu, 8 Oktober 2025.
Napoleon menyoroti sistem kepemimpinan Polri yang dinilainya terlalu sentralistik.
Ia bahkan tak segan menyebut bahwa kekuasaan Kapolri bak tak terbantahkan di dalam institusi.
“Kita tahulah di Polri itu ‘Tuhan’ nya ada dua. Allah sama Kapolri,” ucap Napoleon.
Menurutnya, pola kepemimpinan seperti itu membuat semua jajaran di bawah takut bersuara.
Dari perwira tinggi hingga bawahannya, kata dia, tak ada yang berani berseberangan dengan Kapolri.
Napoleon pun menegaskan bahwa pembenahan Polri harus menyentuh akar masalah, bukan sekadar seremonial.
Ia berharap, Tim Transformasi Reformasi Polri yang dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Chryshnanda Dwilaksana benar-benar berani merombak sistem yang dianggap menumpuk kekuasaan di satu tangan, yakni Kapolri.
“Saya yakin, Bintang Tiga sampai ke bawah, semua itu takut sama Kapolri dan tidak mau bertentangan. Jadi tolong, reformasi ini bisa nggak nanti membatasi kewenangan Kapolri, agar tidak lagi seperti dewa pencabut nyawa,” katanya.
Napoleon Bonaparte Bongkar ‘Borok’ Polri: Parcok dari Tahun 2000 Bukan 2020
Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Napoleon menyebut Polri bukan ‘Parcok’ alias Partai Coklat, sehingga harus diselamatkan dari kepentingan politik praktis.
Dirinya mengkritik kondisi internal Korps Bhayangkara yang dinilai sudah kehilangan independensi sebab terlalu dekat dengan kekuasaan politik.
“Polri itu bukan Parcok. Siapa yang tidak suka dengan statemen ini berarti dia Parcok atau yang membuat Parcok,” kata dia, Rabu, 7 Oktober 2025.
Dia menyebut fenomena ‘Parcok’ bukan hal baru. Namun, lanjutnya, sudah mendarah daging sejak dua dekade lalu.
Napoleon mengatakan istilah Parcok muncul buntut penilaian publik kalau Polri berafiliasi dengan partai politik demi dapat keuntungan dari pemerintah.
Baca Juga
Menurutnya persepsi itu berakar dari perilaku sebagian pimpinan Polri yang menjual independensi institusi untuk kepentingan kekuasaan.
“Parcok ini dimulai dari sekitar tahun 2000-an, bukan 2020. Karena ada pimpinan-pimpinan Polri waktu itu yang menggadaikan institusi besar ini kepada kepentingan partai tertentu. Turun ke Kapolri berikutnya, dan hari ini pun kita lihat itu,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, eks Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal (Purn) Napoleon Bonaparte, melontarkan kritik pedas terhadap Korps Bhayangkara.
Ia menilai, reformasi Polri selama ini tak akan pernah berhasil jika tidak dimulai dari pucuk pimpinan.
“Reformasi polisi ini bagus, tetapi harus dari puncak, dari atas,” kata dia, Rabu, 8 Oktober 2025.
Napoleon menyoroti sistem kepemimpinan Polri yang dinilainya terlalu sentralistik.
Ia bahkan tak segan menyebut bahwa kekuasaan Kapolri bak tak terbantahkan di dalam institusi.
“Kita tahulah di Polri itu ‘Tuhan’ nya ada dua. Allah sama Kapolri,” ucap Napoleon.
Sumber: VIVA
Artikel terkait lainnya
