Guru Besar Ilmu Hukum Prof Suparji Achmad: Mundurnya Gibran Tidak Serta-Merta Bisa Disebut Terhormat!
DEMOCRAZY News
12 November 2026 9:55 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menuai respons dari Guru Besar Ilmu Hukum, Prof. Suparji Achmad.
Dikatakan Suparji, persoalan ini harus ditempatkan dalam perspektif hukum tata negara yang lebih mendalam, bukan sekadar urusan seorang pejabat yang memilih meninggalkan kekuasaan.
Pengunduran diri Gibran menyangkut kehormatan jabatan, integritas konstitusional, dan pertanggungjawaban terhadap amanat rakyat.
Suparji menegaskan bahwa pertanyaan mendasarnya bukan hanya apakah Gibran mengundurkan diri, melainkan apakah langkah tersebut dapat menghapus persoalan hukum dan konstitusional yang telah terungkap melalui proses peradilan.
Ia membedakan antara tindakan formal berupa surat pengunduran diri dengan substansi kehormatan jabatan yang berkaitan dengan integritas dan ketaatan terhadap konstitusi.
Baca Juga
“Cara seseorang mengakhiri jabatannya harus dibedakan dengan alasan yang melatarbelakangi berakhirnya jabatan tersebut. Surat pengunduran diri merupakan tindakan formal, sedangkan kehormatan jabatan berkaitan dengan substansi perbuatan, integritas, dan ketaatan terhadap konstitusi,” ujar Suparji, Kamis (12/11/2026).
Tidak Otomatis Dianggap Terhormat
Suparji menegaskan bahwa pengunduran diri secara sukarela tidak boleh secara otomatis dimaknai sebagai pengunduran diri yang terhormat.
Terlebih, terdapat persoalan serius mengenai persyaratan konstitusional yang belum diselesaikan, khususnya terkait syarat pendidikan Gibran yang telah menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Pengunduran diri secara sukarela tidak boleh secara otomatis dimaknai sebagai pengunduran diri yang terhormat apabila terdapat persoalan serius mengenai persyaratan konstitusional yang belum diselesaikan,” tegasnya.
Ia merinci bahwa dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SLTA.
Meskipun permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, pertimbangan Mahkamah mengenai pembuktian persyaratan pendidikan tetap menjadi fakta hukum yang penting.
“Walaupun permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, pertimbangan Mahkamah mengenai pembuktian persyaratan pendidikan merupakan bagian penting dari fakta hukum yang tidak boleh diabaikan,” jelasnya.
Kemudian, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
MA menilai dokumen yang mendasari penerbitan surat penyetaraan tersebut tidak membuktikan keberhasilan menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
Beda Cacat Administrasi dan Perbuatan Tercela
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia ini mengingatkan pentingnya membedakan antara terbuktinya cacat administrasi dan terbuktinya perbuatan tercela yang dilakukan secara pribadi oleh seorang pejabat negara.
Kata dia, putusan-putusan tersebut belum dengan sendirinya menetapkan bahwa Gibran melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud Pasal 7A UUD 1945.
“Putusan lembaga peradilan tidak boleh diperlakukan sebatas peristiwa politik yang kemudian dianggap selesai karena pejabat bersangkutan mengajukan pengunduran diri,” tegasnya.
Pasal 7A UUD 1945, lanjutnya, secara tegas mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi menempatkan integritas dan pemenuhan persyaratan jabatan sebagai dasar penting bagi keberlangsungan kekuasaan.
Dua Dimensi Pengunduran Diri
Prof. Suparji membagi persoalan pengunduran diri Gibran ke dalam dua dimensi.
Dimensi pertama adalah dimensi formal, yaitu pengakhiran jabatan secara sukarela melalui mekanisme ketatanegaraan.
Dimensi kedua adalah dimensi substantif, yaitu apakah terdapat pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau persoalan pemenuhan persyaratan jabatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Kedua dimensi tersebut tidak dapat dicampuradukkan. Pengunduran diri tidak boleh menjadi sarana untuk menghapus persoalan yang telah terungkap dalam pemeriksaan pengadilan. Akan tetapi, pengunduran diri juga tidak boleh secara otomatis dipersamakan dengan putusan pemberhentian atas dasar pelanggaran konstitusi,” imbuhnya.
Suparji berujar, MPR tidak semestinya menjadikan surat pengunduran diri sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh persoalan konstitusional telah selesai.
“Pada saat yang sama, MPR harus bertindak sesuai kewenangannya dan tidak dapat memberikan predikat sanksi yang tidak diatur UUD 1945,” ungkapnya.
Perbuatan Tercela dan Kehormatan Jabatan
Prof.Suparji merujuk pada Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengertian bahwa perbuatan tercela merupakan perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pengertian ini menunjukkan bahwa perbuatan tercela tidak semata-mata berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan kehormatan jabatan negara.
“Persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan bagi pejabat negara mempunyai hubungan erat dengan kejujuran, transparansi, dan integritas,” jelasnya.
Apabila dalam proses konstitusional yang berwenang dapat dibuktikan bahwa seseorang secara sadar menggunakan dasar administrasi yang tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh jabatan negara, persoalan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan tercela.
“Tidak cukup hanya menunjukkan adanya dokumen administrasi yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan,” kuncinya.
berita politikbreaking news gibrandemocrazydemocrazy.iddinamika politik nasionaletika politikgibran mundur wapresguru besar ilmu hukumhukum tata negaraistana negarapengunduran diri gibranPolitik Indonesiaprabowo subiantoprof suparji achmadsuparji achmad
Artikel terkait lainnya
