Peta Koalisi Mulai Goyah Usai Gibran Mundur, Sinyal Kuat Jokowi dan PSI Keluar dari Barisan Pendukung Prabowo?
DEMOCRAZY News
12 November 2026 9:05 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI menandai runtuhnya fondasi aliansi strategis yang mengantar Prabowo Subianto ke singgasana kekuasaan.
Peristiwa ketatanegaraan ini tidak sekadar mengubah komposisi di Istana, tetapi membuka kotak Pandora pergeseran konstelasi politik nasional secara masif.
Kini, pertanyaan terbesar yang mengalun di ruang-ruang diskusi politik bukan lagi soal siapa pengganti Gibran, melainkan ke mana arah manuver politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) beserta gerbong pendukungnya, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Retaknya Aliansi: Sinyal Keras PSI dan Kritik Lapis Kedua
Gejala kerenggangan hubungan antara kubu Jokowi dan pemerintahan Prabowo mulai kasat mata.
Politikus PSI, Dedy Nur Palakka, tanpa sungkan melontarkan pernyataan tajam bahwa pemerintahan Prabowo akan “semakin nyungsep” pascamundurnya Gibran.
Sikap frontal kader PSI ini menjadi pembuka tirai pergeseran nada politik kelompok yang selama ini menjadi garda terdepan pembela dinasti Solo.
Meskipun Jokowi dikenal memiliki karakter politik yang halus, menghindari konfrontasi langsung, dan kerap membungkus pesan lewat pernyataan normatif soal stabilitas atau demokrasi, sejarah panjang kariernya membuktikan ia bukanlah figur yang pasif.
Dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI, hingga dua periode kepresidenan, Jokowi merupakan arsitek jaringan kekuasaan yang lihai membaca momentum.
Alih-alih langsung mendeklarasikan diri sebagai oposisi terbuka, Jokowi diprediksi bermain di balik layar, sementara para loyalis dan barisan pendukungnya mulai melancarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Juga
Titik Temu Tak Terduga: Ketika Pendukung Jokowi dan Civil Society Bersuara Sama
Dinamika paling menarik dari mundurnya Gibran adalah potensi terbentuknya titik temu antara kelompok pendukung Jokowi yang mulai tersingkir dari lingkaran kekuasaan dengan kelompok mahasiswa, aktivis, serta masyarakat sipil (civil society) yang selama ini kritis.
Meskipun secara historis berada di kutub yang berseberangan, hukum besi politik berlaku: tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan.
Jika kubu Jokowi merasa kepentingan politik, pengaruh, dan proteksi jaringan mereka tidak lagi terakomodasi di era Prabowo, bukan mustahil mereka akan menyuarakan narasi kritik yang serupa dengan kaum oposisi.
Isu-isu seperti penegakan hukum, kebebasan sipil, korupsi, hingga arah kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat bisa menjadi instrumen bersama untuk menekan pemerintah.
Kondisi ini menghadirkan tantangan berlapis bagi Presiden Prabowo.
Kekuatan politik di luar parlemen—yang digerakkan oleh aliansi baru pendukung lama yang kecewa dan kelompok sipil—memiliki daya rusak opini publik yang jauh lebih besar ketimbang sekadar perdebatan antar-fraksi di Senayan.
Ujian Terbesar Kepemimpinan Prabowo
Bagi Prabowo, ujian terbesar saat ini bukan sekadar mengamankan kursi pengganti Gibran melalui mekanisme konstitusional di MPR, melainkan membuktikan bahwa pemerintahannya sanggup berdiri tegak secara mandiri tanpa harus tersandera oleh bayang-bayang kekuasaan masa lalu.
Mundurnya Gibran telah membuka lembaran baru babak politik Indonesia.
Waktu yang akan menjawab apakah Jokowi memilih tetap merapat sebagai sekutu, atau perlahan bertransformasi menjadi kekuatan penyeimbang yang menekan dari luar pagar Istana.
Yang pasti, kawan hari ini sangat mungkin menjadi penguji terberat di hari esok.
berita politikBreaking Newsdemocrazydemocrazy.iddinamika politik nasionalgibran mundur wapresistana negarajoko widodokoalisi prabowo jokowioposisi pemerintahpartai solidaritas indonesiapeta politik 2029Politik Indonesiaprabowo subiantopsi
Artikel terkait lainnya
