DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut wakil presiden (wapres) baru pengganti Gibran Rakabuming akan dipilih Presiden Prabowo Subianto secara preogratif.
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera itu mengatakan dirinya tak tahu persis siapa yang bakal jadi wapres baru.
“Siapa yang bakal jadi wapres baru? Saya nggak ada info A1 yaaa. Siapa lah saya ini 🙁 dan saya bukan peramal,” kata Bivitri dikutip dari unggahannya di X, Kamis (12/11/2026).
Namun jika merujuk pada aturan yang ada, Bivitri bilang wapres akan diusulkan Prabowo.
Lalu dipilih oleh MPR.
“Tapi kita cek saja, Pasal 8 ayat (2) UUD bilang, presiden akan mengusulkan 2 nama ke MPR, waktunya maksimal 60 hari bagi MPR buat memilih salah satu. Artinya benar-benar terserah Prabowo,” ungkap Bivitri.
Menurutnya, dengan regulasi yang ada, Prabowo bebas memilih tanpa mempertimbangkan elektabilitas.
Beda saat pemilihan presiden (Pilpres).
“Dia sudah tidak perlu lagi menghitung elektabilitas si calon seperti halnya waktu mau dipilih. Dia sudah presiden,” ujar Bivitri.
Prabowo juga tidak harus mengalkulasi kekuatan ekonomi dan politik.
Sama seperti saat dia memilih Gibran pada Pilpres 2024.
“Dia juga tidak perlu menghitung kekuatan politik dan ekonomi seperti waktu dia akhirnya memilih Gibran yang akhirnya bikin dia menang,” ungkapnya.
Apalagi, Prabowo menurutnya sudah punya kekuatan yang sangat kuat saat saat ini.
“Dan dia practically sudah powerful sekali sekarang dengan nyaris semua partai ada di bawah kendali dia (bahkan partai non-DPR seprti Partai Buruh), TNI yang makin kuat, dan Polri yang sudah difilter,” terangnya.
Jika membaca karakternya dua tahun terakhir, Bivitri mengatakan, kriteria yang akan dia pilih, yang mempunyai loyalitas.
“Jadi orang itu harus yang benar-benar dia percaya,” imbuhnya.
Hal lain yang dia pertimbangkan, yakni Pilpres 2029.
“Dia harus menghitung 2029, jangan sampai “membesarkan anak macan” yang akan bikin dia/ lingkarannya kalah,” ujar Bivitri.
Dia menjelaskan, pada UU MD 3 Pasal 4 huruf e UU MD3, menyebut wapres pengganti berasal dari koalisi pengusungnya, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“BTW, bikin norma baru di Penjelasan sebenarnya tdk boleh ya, nama yang diajukan presiden berasal dari koalisi mereka dulu waktu mencalonkan (KIM, bukan KIMPlus),” ungkapnya.
Namun pasal itu, menurut Bivitri mengakomodir tokoh di luar koalisi.
“Tapi makna praktis dari ketentuan ini dalam situasi sekarang: Prabowo akan meminta persetujuan saja dari koalisi.
Nggak harus “anggota” partai atau koalisi, asalkan disetujui koalisi,” ucap Bivitri.
“Jadi siapa ya? nah soal itu, silakan yang punya info A berapa saja, tulis di kolom komentar,” sambungnya.
Siapa yg bakal jadi wapres baru? Saya nggak ada info A1 yaaa 😅 siapa lah saya ini 🙁 dan saya bukan peramal. Tapi kita cek saja, Pasal 8 ayat (2) UUD bilang, presiden akan mengusulkan 2 nama ke MPR, waktunya maksimal 60 hari bagi MPR buat memilih salah satu. Artinya… (lanjut)
— Bivitri Susanti (@BivitriS) November 12, 2026