Tabir Gelap Terbuka! Kapolri Bongkar Lima Tahap Modus ‘Penyadapan Ilegal’ di Polri

DEMOCRAZY.ID — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan secara blak-blakan bongkaran modus operandi mega-skandal penyadapan ilegal dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Di hadapan para wakil rakyat, Suyudi membongkar bagaimana sindikat intelijen gelap di tubuh Polri mengeksploitasi sistem resmi negara untuk kepentingan non-pro justitia.

5 Tahapan Brutal Operasi Penyadapan Ilegal di Lingkaran Pucuk Pimpinan Polri

Jenderal Suyudi Ario Seto merinci bahwa sindikat spionase terselubung ini beroperasi melalui lima tahapan sistematis yang dikendalikan dari tingkat puncak hingga eksekusi lapangan:

1. Perintah Penyadapan: Komando diduga bermula dari Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo) melalui SU, lalu diteruskan kepada EH dan AS.

   “Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ungkap Suyudi di Senayan.

2. Provisioning (Pemasukan Data Target): Tim Technical Supporting Unit (TSU) memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem secara serampangan tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara hukum yang sah (pro justitia).

3. Pelaksanaan Penyadapan: Proses penyadapan dieksekusi menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

   Petugas mendengar, merekam, mengekspor hasil sadapan, dan menuangkannya ke dalam transkripsi.

4. Pelaporan Berjenjang: Hasil transkripsi spionase dilaporkan secara tertutup kepada Kabakmon, SU, hingga bermuara ke meja Jenderal LSP.

   Baca Juga

   

   Kronologi Lengkap 3 Hari Krusial! Gibran Pilih Mundur di Tengah Tekanan Gelombang Pemakzulan DPR

5. Penghapusan Data (Data Wiping): Pada Oktober 2026, jejak digital seluruh hasil penyadapan di sistem LIMS dan PLX (PenLink-X) sengaja dihapus atas instruksi AS yang dieksekusi langsung oleh tim TSU guna menghilangkan barang bukti.

Jalur Ganda: Menyusupkan Operasi “Atensi” di Antara Jalur Resmi

Dalam paparannya, Kapolri Suyudi menguraikan dua jalur provisioning yang membedakan prosedur legal dan operasional gelap sindikat tersebut:

• Jalur A (Jalur Resmi): Mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009.

  Prosesnya wajib diawali surat permohonan resmi dari penyidik, dilampiri laporan polisi, resume analisis, bagan kasus, serta diverifikasi dan disetujui secara berjenjang.

  Aturan ini mensyaratkan pemusnahan data menggunakan berita acara resmi.

• Jalur B (Jalur Internal “Atensi”): Berjalan tanpa secarik surat permohonan, tanpa surat perintah penyidikan (sprinlidik), dan tanpa penetapan pengadilan.

  Target disetorkan secara lisan atau via aplikasi WhatsApp berdasarkan perintah langsung Jenderal LSP.

“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” tegas Suyudi.

Baca Juga

Teka-Teki di Balik Skandal Penyadapan Prabowo! Misteri ‘Sosok TK’ yang Diperintah Ahrie Sonta untuk Lakukan Pengawasan Ketat

Pemaparan transparan Kapolri ini semakin mempertegas kebrutalan penyalahgunaan wewenang di era kepemimpinan sebelumnya, di mana instrumen negara dialihfungsikan untuk membungkam privasi warga negara hingga lingkaran elite tanpa dasar hukum yang sah.