DEMOCRAZY.ID — Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI secara resmi pada Kamis (12/11/2026) langsung memicu perburuan posisi RI-2 di lingkaran terdekat Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah bursa nama yang bermunculan, politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, membeberkan kalkulasi politik dan konstelasi di balik pencarian pengganti Gibran.
Beathor menyoroti usulan kelompok ProDEM melalui Iwan Sumule yang mendorong Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mendampingi Prabowo.
Kendati memiliki kapasitas strategis di parlemen, Beathor menilai penunjukan Dasco berisiko mengganggu stabilitas internal koalisi pemerintahan.
Pasalnya, Dasco merupakan kader Partai Gerindra—partai yang sama dengan Presiden Prabowo.
“Kalau ProDEM melalui Iwan Sumule maunya Dasco. Tetapi Dasco satu partai dengan Prabowo. Ini bisa membuat koalisi pecah,” ujar Beathor kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Selain itu, posisi Dasco saat ini sangat vital di Senajat, sehingga menariknya ke Istana dikhawatirkan akan mengubah peta kekuatan politik di parlemen.
Sebaliknya, Beathor mencium gelagat bahwa Presiden Prabowo justru lebih condong melirik figur dari PDI Perjuangan guna memperluas basis dukungan nasional.
Namun, langkah strategis tersebut mutlak menunggu restu dan keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Nama politikus senior PDIP yang juga Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan Seskab dua periode, Pramono Anung, turut masuk dalam radar spekulasi kuat sebagai figur yang memiliki rekam jejak administratif matang untuk mendampingi Prabowo.
Terkait proses transisi kekuasaan ini, Beathor menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan ranah personal dan konstitusional yang berbeda dari mekanisme pemakzulan (impeachment).
Ia juga meluruskan perdebatan hak pensiun merujuk penjelasan Mahfud MD, di mana tidak ada perbedaan mendasar dalam undang-undang terkait hak administratif mantan wakil presiden yang berhenti.
Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden akan berpedoman ketat pada ketentuan konstitusi:
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Tenggat Waktu: Presiden Prabowo memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyetorkan dua nama calon pengganti ke MPR sejak surat permintaan diterbitkan.
Sidang Paripurna MPR: MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk memilih dan menetapkan satu dari dua nama usulan presiden.
Kini, keputusan krusial berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.
Apakah poros kekuasaan akan ditarik merapat ke internal Gerindra melalui figur seperti Sufmi Dasco Ahmad, atau justru membuka lembaran rekonsiliasi besar dengan merangkul kader PDI Perjuangan seperti Pramono Anung?