Said Didu Sebut Prediksinya Soal ‘Geng SOP’ Kini Terbukti Seiring Mundurnya Gibran

Signature: 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

DEMOCRAZY.ID – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyoroti dugaan gerakan politik yang disebutnya sebagai Geng SOP untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui unggahannya, Said Didu mengklaim dugaan dan analisis yang pernah disampaikannya sejak Februari 2025 kini mulai terbukti melalui sejumlah peristiwa politik belakangan ini.

Ia menyebut kelompok tersebut sebagai Geng SOP, singkatan dari Geng Solo, Oligarki, dan Parcok (Partai Cokelat).

“Dugaan dan Analisis Manusia Merdeka (Muhammad Said Didu) terhadap gerakan Geng SOP utk Jatuhkan Presiden Prabowo akhirnya terbukti – To Kill or to be Killed,” tulis Said Didu dikutip dari X, Kamis (12/11/2026).

Ia kemudian membeberkan sejumlah kronologi yang menurutnya berkaitan dengan dugaan gerakan tersebut.

Said Didu mengaku telah menemukan adanya gerakan Geng SOP sejak Februari 2025.

“Pebruari 2025: menemukan ‘fakta’ adanya gerakan geng Solo, Oligarki, Parcok (SOP) yang bergerak untuk menjatuhkan Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Kecurigaannya itu kemudian disampaikan langsung kepada Prabowo pada 30 Januari 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Said Didu mengaku memberikan peringatan serius kepada Presiden mengenai situasi politik yang tengah dihadapinya.

“30 Januari 2026: menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo bahwa Bapak sdh masuk pada kondisi ‘to Kill or to be Killed’,” tulisnya.

Tak hanya memberikan peringatan, ia juga mengaku meminta Prabowo mengganti Kapolri saat itu, Listyo Sigit Prabowo.

“Dan meminta Presiden Prabowo mengganti Kapolri karena 80 % masalah bangsa bisa diselesaikan jika polisi baik,” lanjutnya.

Said Didu kemudian kembali menyinggung prediksinya pada 9 Agustus 2026.

Saat itu, ia menyebut Oktober 2026 akan menjadi babak terakhir pertarungan politik antara kelompok Hambalang dan Solo.

“9 Agustus 2026: menyatakan bahwa Oktober 2026 adalah ronde terakhir antara Hambalang vs Solo (Geng SOP),” terangnya.

Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo kemudian mengganti Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri.

Said Didu menganggap keputusan tersebut sebagai momentum terbukanya berbagai persoalan yang sebelumnya tersembunyi.

“01 Oktober 2026: Presiden Prabowo mengganti Kapolri (Listyo Sigit Prabowo) – kotak Pandora mulai terbuka,” katanya.

Ia selanjutnya menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya yang disebutnya terbongkar pada 2-3 November 2026.

“2-3 Nov 2026: Penyadapan Presiden Prabowo dan tokoh lain oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dkk (Parcok) terbongkar,” imbuhnya.

Tuduhan tersebut menjadi bagian dari rangkaian analisis politik yang disampaikannya mengenai dugaan gerakan Geng SOP.

Namun, klaim mengenai keterlibatan mantan Kapolri dan pihak-pihak lainnya dalam dugaan penyadapan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

Di akhir unggahannya, Said Didu turut menyinggung posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Ia mengajak publik menunggu perkembangan proses politik yang berpotensi berdampak terhadap jabatan putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tersebut.

“Mari kita menunggu proses berhenti atau pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden,” pungkasnya.

Artikel terkait lainnya