Tak Pernah Diautentikasi Secara Resmi di ANRI, Subhan Palal: Aksi Jokowi Pamer ‘Ijazah Bodong’ Bisa Masuk Ranah Pidana Kearsipan!
DEMOCRAZY News
12 November 2026 9:25 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Langkah hukum kembali ditempuh oleh aktivis dan praktisi hukum Subhan Palal terkait polemik keabsahan dokumen akademik yang menyeret mantan pejabat tinggi negara.
Setelah sebelumnya menang di Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal kini melaporkan mantan presiden Jokowi terkait kewajiban kearsipan.
Subhan Palal mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum terkait kewajiban kearsipan atas dokumen ijazah yang selama ini menjadi sorotan publik.
Dalam keterangannya di hadapan para awak media, Subhan menjelaskan bahwa substansi pelaporannya tidak berfokus pada isu pemalsuan dokumen semata, melainkan pada aspek kelalaian terhadap kewajiban hukum kepemilikan dan autentikasi arsip milik negara.
“Pamer ijazah yang katanya asli itu adalah suatu tindak pidana kearsipan. Kenapa begitu? Karena yang memegang ijazah asli itu punya kewajiban hukum untuk menyerahkan dokumen tersebut guna diautentikasi,” ujar Subhan sebagaimana dikutip dari Sentana TV, Kamis (12/11/2026).
Ia menambahkan, fotokopi dari dokumen ijazah tersebut sebelumnya telah digunakan dalam berbagai kontestasi pemilihan umum, mulai dari tingkat daerah di Surakarta, DKI Jakarta, hingga pemilihan tingkat pusat.
Oleh karena itu, dokumen-dokumen penunjang tersebut berstatus sebagai arsip negara yang pengelolaannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persoalan Autentikasi dan Arsip Nasional
Subhan menegaskan bahwa kewajiban hukum untuk menyerahkan dokumen guna dilakukan autentikasi telah diatur secara jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya merujuk pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Menurutnya, pemegang ijazah seharusnya menyerahkan dokumen tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kemudian diteruskan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk melalui proses autentikasi resmi.
“KPU dan ANRI nantinya akan melakukan autentikasi. Jika hasil autentikasi menyatakan dokumen tersebut otentik, maka sah. Namun, jika ternyata tidak otentik, konsekuensinya pemegang dokumen tersebut tidak boleh mendapatkan hak-hak keuangan maupun fasilitas dari negara,” tegasnya lebih lanjut.
Ia juga menyoroti bahwa kewenangan pengujian keaslian atau keabsahan suatu arsip negara melalui proses autentikasi berada di tangan lembaga yang berwenang seperti ANRI, bukan di ranah pengadilan umum atau kepolisian secara langsung tanpa melalui mekanisme kearsipan yang semestinya.
Penolakan Format Pengaduan Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Subhan sempat membeberkan dinamika saat dirinya hendak membuat laporan resmi di kantor kepolisian.
Pihaknya mengaku menolak ketika diarahkan untuk membuat Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan bersikeras agar laporannya diproses sebagai Laporan Polisi (LP) formal.
Ia menilai terdapat perbedaan mendasar antara mekanisme Dumas dan LP dalam penanganan perkara hukum.
Menurutnya, laporan polisi memiliki kejelasan formil di mana proses penyelidikan dan penyidikan memiliki tenggat waktu yang tegas serta kepastian hukum bagi pelapor sebagai pihak yang merasa dirugikan secara langsung sebagai warga negara pembayar pajak.
“Kalau laporan polisi dalam tempo tertentu prosesnya harus jelas sampai ke kejaksaan. Kalau Dumas, prosesnya hanya berputar-putar saja. Karena itu saya simpan dan pertimbangkan langkah hukum yang tepat agar aparat kepolisian dapat memproses laporan pidana kearsipan ini,” kata Subhan.
Lebih jauh, Subhan menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang kearsipan tidak main-main, dengan ancaman pidana maksimal yang dapat mencapai hingga 10 tahun penjara bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan hukum tersebut.
Dia menyatakan tidak akan patah semangat dan berencana terus mendorong aparat penegak hukum agar laporan yang ia layangkan dapat diterima dan ditindaklanjuti secara profesional demi menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
Sebelumnya diberitakan, mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Mantan Wali Kota Solo ini memberikan keterangan dalam perkara yang menyeret sejumlah pihak yang mempersoalkan keaslian ijazahnya.
Kehadiran Jokowi dalam persidangan menjadi perhatian publik.
Pasalnya, mantan orang nomor satu di Indonesia itu datang dengan membawa dokumen ijazah asli dari sejumlah jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
Jokowi tiba di PN Jakarta Timur sekitar pukul 08.30 WIB.
Kedatangannya merupakan bagian dari proses persidangan yang berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik.
Baca Juga
Persoalan ijazah Jokowi sendiri telah berlangsung cukup lama dan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat.
anriarsip nasional republik indonesiabareskrim polriberita hukumberita nasionalBreaking Newsdemocrazydemocrazy.idijazah jokowijoko widodokasus ijazah jokowilaporan polisiPolitik Indonesiasubhan palaltindak pidana kearsipan
Artikel terkait lainnya
