Gibran Resign atau Dimakzulkan, Apa Beda Fasilitas Yang Didapat? Simak Penjelasan Ini!
DEMOCRAZY News
11 November 2026 6:44 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wacana pengunduran diri atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menimbulkan pertanyaan mengenai hak dan fasilitas yang akan diterimanya setelah tidak lagi menjabat.
Apakah Gibran tetap mendapatkan uang pensiun, rumah, hingga kendaraan negara jika diberhentikan melalui pemakzulan?
Pada dasarnya, mantan Wakil Presiden memiliki sejumlah hak keuangan dan administratif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menariknya, fasilitas yang diterima tidak otomatis berbeda hanya karena mekanisme pemberhentiannya melalui pengunduran diri atau pemakzulan.
Lantas, apa perbedaan fasilitas Gibran jika resign dan dimakzulkan?
Berikut penjelasannya.
1. Hak Pensiun Gibran jika Resign dan Dimakzulkan
Ketentuan mengenai hak pensiun mantan Wakil Presiden tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menetapkan besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Artinya, Gibran tetap berpotensi memperoleh uang pensiun apabila mengundurkan diri maupun dimakzulkan, selama pemberhentiannya berstatus dengan hormat.
2. Fasilitas Rumah dan Kendaraan Negara
Selain uang pensiun, mantan Wakil Presiden juga berhak memperoleh fasilitas administratif lainnya.
Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, fasilitas tersebut meliputi rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, kendaraan milik negara, serta pengemudi.
Dengan demikian, fasilitas rumah dan kendaraan negara tidak otomatis hilang apabila Gibran diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.
Ketentuan pemberian fasilitas tersebut tetap mengikuti persyaratan dan aturan yang berlaku bagi mantan Wakil Presiden.
3. Biaya Kesehatan dan Rumah Tangga
Mantan Wakil Presiden juga memperoleh hak administratif berupa biaya perawatan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya.
Selain itu, terdapat fasilitas biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon.
Hak tersebut merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan negara kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan.
Artinya, Gibran berpotensi memperoleh fasilitas kesehatan dan rumah tangga yang sama, baik jika mengundurkan diri maupun dimakzulkan dengan status pemberhentian yang memenuhi persyaratan.
4. Perbedaan Utama Resign dan Dimakzulkan
Lantas, jika fasilitas yang diterima relatif sama, apa yang membedakan kedua mekanisme tersebut?
Perbedaannya terletak pada proses pemberhentian dan kemungkinan status hukum yang ditetapkan.
Jika mengundurkan diri, Gibran mengajukan permohonan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
Sementara itu, pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Dalam penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, disebutkan bahwa setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden merupakan pemberhentian dengan hormat.
Pengecualian berlaku apabila MPR secara tegas menyatakan dalam ketetapannya bahwa pemberhentian tersebut dilakukan dengan tidak hormat.
Dengan demikian, pemakzulan tidak otomatis membuat Gibran kehilangan hak pensiun dan fasilitas sebagai mantan Wakil Presiden.
Kronologi Isu Gibran Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden
Isu pengunduran diri Gibran mencuat di tengah polemik dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi desakan pemakzulan melalui DPR.
Berikut kronologi peristiwa yang melatarbelakangi isu tersebut:
6 Oktober 2026
Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan putusan terkait gugatan yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah atau bukti kelulusan pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
30 Oktober 2026
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal serta memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.
Awal November 2026
Muncul desakan agar persoalan persyaratan pencalonan Gibran ditindaklanjuti melalui jalur politik di DPR.
Wacana pemakzulan pun mulai bergulir.
10 November 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran dari sekitar 25 anggota dewan lintas partai.
Pada hari ini pula, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam.
Baca Juga
Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran kemudian memberikan pernyataan kepada publik di Istana Wakil Presiden.
Ia menyampaikan penghormatan terhadap berbagai aspirasi masyarakat dan menyebut telah menerima sejumlah saran dari Prabowo.
11 November 2026
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa penyampaian niat mundur kepada Presiden belum otomatis mengakhiri jabatan Wakil Presiden.
Pengunduran diri harus disampaikan secara formal dan tertulis kepada MPR untuk diproses sesuai mekanisme konstitusional.
Dengan demikian, hingga Rabu, 11 November 2026, Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden.
Analisis Politikbeda fasilitas gibranberita hukumdemocrazydemocrazy.iddpr rifasilitas mantan wapresgibran rakabuminggibran resign atau dimakzulkanhak pensiun wapreshukum tata negarakrisis politik nasionalPolitik Indonesiatunjangan eks pejabatuu no 7 tahun 1978
Artikel terkait lainnya
