Tanda-Tanda Alam? Detik-Detik Foto Wapres Gibran Jatuh Diterjang Angin, Eks Jubir Jokowi Bereaksi
DEMOCRAZY News
11 November 2026 9:11 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Sebuah video yang memperlihatkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terjatuh akibat diterjang angin kencang mendadak viral di media sosial.
Momen tersebut terjadi saat seorang perempuan berjilbab dan mengenakan baju batik tengah menyampaikan pidato di depan umum.
Dalam video yang beredar, perempuan tersebut tampak berdiri di depan sejumlah orang sambil menyampaikan sambutan.
Namun, ketika angin kencang tiba-tiba berembus, sebuah foto Gibran yang berada di lokasi tersebut terlihat terjatuh.
Peristiwa tak terduga itu langsung menarik perhatian warganet.
Potongan video tersebut kemudian ramai dibagikan dan memancing beragam komentar di media sosial.
Salah satu pengguna X ikut menyoroti momen jatuhnya foto orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Foto Wapres Gibran jatuh terkena angin,” tulis salah satu pengguna X.
👇👇
Tanda alam… 🤗🤗
Foto Wapres Gibran jatuh terkena angin. https://t.co/N28eQBmoqI
— BP™ (@BangPino__) November 11, 2026
Diunggah Eks Jubir Presiden Jokowi
Video viral tersebut juga diunggah oleh akun TikTok Fadjroel Rachman, mantan Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menariknya, unggahan Fadjroel tidak hanya memperlihatkan momen jatuhnya foto Gibran.
Dalam keterangan video, ia turut menyinggung pernyataan Yusril Ihza Mahendra mengenai upaya Gibran membuktikan keabsahan ijazah yang dimilikinya.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra secara yuridis bahwa celah bagi Gibran untuk bermanuver di pengadilan pada dasarnya sudah tertutup rapat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Tidak ada gunanya membuktikan di PTUN. Karena putusan Mahkamah Agung, kan, sudah final. Karena materinya, materi yang sama,” cetus Yusril.
Yusril menggarisbawahi bahwa kekuatan putusan dua lembaga peradilan tertinggi itu bersifat mengikat dan tidak menyisakan ruang bagi pembuktian ulang.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” beber Yusril.
HMP DPR Makzulkan Gibran
Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI mulai memasuki babak baru.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi partai politik resmi menandatangani usulan tersebut dengan alasan Gibran dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden akibat polemik ijazah.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, usulan HMP yang diterima pimpinan DPR berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3.
Pasal tersebut mengatur hak menyatakan pendapat DPR terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia,” kata Saan dikutip dari Antara.
Saan mengungkapkan, total terdapat 120 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan dalam pengajuan tersebut.
Dukungan datang dari seluruh delapan fraksi partai politik di parlemen.
Rinciannya, PDIP menyumbang 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.
Setelah menerima dokumen pengajuan, pimpinan DPR menyatakan usulan tersebut diterima sesuai ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.
baca juga
Baca Juga
Soal Pemakzulan Gibran, Bambang Pacul: MPR Itu Kamar Terakhir, Bola Belum ke Sini
“Usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Saan.
Istana Hormati Langkah Politik DPR
Di tengah bergulirnya usulan pemakzulan tersebut, pemerintah menyatakan menghormati proses politik yang berlangsung di parlemen.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, DPR memiliki hak konstitusional yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga legislatif.
Baca Juga
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas kelembagaan.
“Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” ujarnya.
berita politikBerita Viraldemocrazydemocrazy.iddinamika istanaeks jubir jokowifadjroel rachmanfenomena politikfoto gibran jatuh diterjang anginfoto wapres gibran jatuhgibran rakabumingistana negarakrisis politik nasionalPolitik Indonesiatanda tanda alam gibran
Artikel terkait lainnya
