Angka Syarat Parlemen Terlampaui! 50 Anggota DPR Resmi Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat Lengserkan GibranAngka Syarat Parlemen Terlampaui! 50 Anggota DPR Resmi Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat ‘Lengserkan Gibran’
DEMOCRAZY News
10 November 2026 3:32 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Eskalasi politik di Senayan resmi mencapai ambang batas kritis.
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan lagi sebatas ancaman verbal, melainkan telah memasuki mekanisme teknis tata negara berdasarkan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib DPR RI.
Politikus PKS Mardani Ali Sera mengonfirmasi bahwa dokumen pengusulan HMP atas polemik kepemimpinan dan keabsahan syarat Gibran telah resmi ditandatangani oleh puluhan legislator dan diserahkan langsung ke meja pimpinan DPR RI.
50 Anggota Lintas Fraksi Resmi Teken Usulan HMP Pemakzulan Gibran
Mardani Ali Sera membagikan bukti foto dirinya tengah memegang berkas fisik berjudul ‘Pengusul Hak Menyatakan Pendapat’ dengan namanya yang tercantum di urutan pertama.
Ia memastikan gelombang dukungan parlemen terus mengalir deras dari berbagai fraksi di DPR RI.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani. Surat sudah disampaikan ke pimpinan. Dari mayoritas fraksi,” tegas Mardani Ali Sera pada Selasa (10/11/2026).
Jumlah 50 anggota ini telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menetapkan batas minimum usulan paling sedikit 25 orang anggota DPR.
Payung Hukum dan Dasar Konstitusional HMP di UU MD3
Penggunaan HMP ini mengacu pada Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam klausul tersebut, DPR memiliki hak konstitusional untuk menyatakan pendapat atas dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden:
-
Melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya).
-
Melakukan perbuatan tercela.
-
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden pascadikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
7 Tahapan Konstitusional Pemakzulan Gibran di DPR RI
Dengan masuknya berkas pengajuan HMP ke meja pimpinan, DPR RI siap menjalankan 7 tahapan prosesur ketat sesuai Pasal 191 hingga 195 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020:
-
Pengumuman Rapat Paripurna: Pimpinan DPR mengumumkan draf usulan HMP dalam Rapat Paripurna dan membagikan salinannya ke seluruh Anggota DPR.
-
Pembahasan Bamus: Badan Musyawarah (Bamus) menggelar rapat untuk menyusun jadwal Rapat Paripurna pengambilan keputusan, di mana pengusul diberi ruang memaparkan argumen.
- Pemungutan Suara Kuorum (2/3 Anggota): Rapat Paripurna mengambil keputusan resmi.
Agar sah menjadi Hak DPR, rapat wajib dihadiri minimal 2/3 dari total Anggota DPR dan disetujui oleh minimal 2/3 anggota yang hadir.
-
Pembentukan Pansus: Jika disetujui, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan yang diisi oleh perwakilan seluruh fraksi.
-
Pendalaman & Pemeriksaan Pansus: Pansus melakukan pendalaman materi, mengumpulkan bukti sah, serta menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama menteri atau pihak terkait.
-
Laporan Pansus (Maksimal 60 Hari): Pansus menyerahkan laporan hasil investigasi kepada Rapat Paripurna paling lambat 60 hari sejak dibentuk.
-
Keputusan Akhir DPR: Rapat Paripurna memutuskan sikap akhir untuk mengesahkan dugaan pelanggaran/tidak terpenuhinya syarat Wapres sebelum dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
50 anggota dprberita hukumberita politikdemocrazydemocrazy.iddinamika parlemenhak menyatakan pendapathmp dpr gibrankrisis kepemimpinanmardani ali serapelengseran waprespemakzulan gibranpimpinan dprsenayan memanassuket gibran
Artikel terkait lainnya
