Drama Si ‘Anak Haram Konstitusi’: Baru Sebatas Niat-Belum Mau Mundur, Lanjutkan Pemakzulan!
DEMOCRAZY News
11 November 2026 3:49 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Drama politik kepemimpinan nasional kembali mencuri panggung.
Di tengah gelombang desakan publik yang kian menggunung, manuver keluarga asal Solo kembali disorot tajam.
Alih-alih mundur secara kesatria, langkah politik yang dimainkan dinilai sarat akan drama dan kalkulasi menyelamatkan diri.
Drama Niat Mundur di Widya Chandra dan Manuver PTUN yang Dinilai Sia-Sia
Baru-baru ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menemui Presiden Prabowo Subianto di kawasan Widya Chandra selama kurang lebih 2,5 jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut-sebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menyusul guncangan vonis Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikannya.
Namun, narasi niat mundur itu dibaca banyak pihak sebagai sekadar test the water atau uji ombak untuk mengukur reaksi politik.
Alih-alih langsung menanggalkan jabatan, Gibran justru dikabarkan masih meminta waktu dan celah untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menanggapi rencana tersebut, Menko Yusril Ihza Mahendra secara terbuka menilai langkah hukum Gibran lewat PTUN sebagai upaya yang sia-sia.
Putusan lembaga peradilan tertinggi sudah bersifat final, di mana Kementerian Dikdasmen-lah yang memegang legal standing atas urusan penyetaraan pendidikan tersebut.
Bagi publik, posisi Gibran dinilai sudah cacat hukum sejak awal pencalonannya.
Terlebih, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran “batal demi hukum dan harus dimusnahkan”, menjadikannya wakil presiden yang cacat syarat administratif.
DPR Bulat 8 Fraksi: 50 Anggota Teken Hak Menyatakan Pendapat
Di Senayan, gelombang perlawanan politik dari wakil rakyat tidak lagi terbendung.
Delapan fraksi di DPR RI dilaporkan bulat sepakat untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Baca Juga
Lebih dari 50 anggota dewan lintas fraksi telah resmi membubuhkan tanda tangan—jauh melampaui ambang batas minimal ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 serta Tatib DPR yang hanya mensyaratkan minimal 25 anggota.
Dukungan masif ini memperlihatkan bahwa Senayan siap mengeksekusi mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti ketidakabsahan syarat jabatan Gibran secara permanen.
Desakan Rakyat: Mundur Tanpa Drama atau Dimakzulkan MPR!
Gelombang protes di luar gedung parlemen terus bergemuruh menyuarakan tuntutan agar Gibran segera meninggalkan kursi kepemimpinan nasional.
Berbagai elemen masyarakat menilai drama politik keluarga Solo sudah terlalu sering mencederai akal sehat publik.
Meminjam adagium populer, “makin cepat makin baik”.
Mundur secara sukarela dinilai jauh lebih terhormat daripada harus menghadapi proses pemakzulan (impeachment) berjenjang oleh DPR, MK, hingga Sidang Paripurna MPR.
Namun, dengan watak politik yang dinilai masih penuh perhitungan, rakyat dan parlemen kini satu suara: lanjutkan proses konstitusional HMP, copot Gibran dari kursi wakil presiden, dan kembalikan marwah konstitusi Republik Indonesia!
anak haram konstitusiberita hukumberita politikdemocrazydemocrazy.iddrama gibran mundurelite politikgibran baru niat belum mundurgibran rakabuminghukum tata negarakrisis kepemimpinanlegitimasi waprespemakzulan gibranPolitik Indonesiasuksesi istana
Artikel terkait lainnya
