DEMOCRAZY.ID – Peta persaingan menuju Pemilihan Presiden 2029 mulai dipetakan.
Guru Besar Ilmu Politik Indonesia, Saiful Mujani, memprediksi sedikitnya enam poros politik berpotensi terbentuk dalam kontestasi lima tahun mendatang.
Lima poros, menurut Saiful, kemungkinan besar dibangun oleh partai-partai besar yang memiliki kekuatan politik relatif mandiri.
Kelimanya adalah Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, dan NasDem.
Satu poros lain berpotensi lahir di sekitar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, poros ini sangat bergantung pada satu variabel utama: kekuatan elektoral Gibran.
“Jadi dari delapan partai itu, lima kemungkinan ada poros. Saya sebut poros Gerindra, poros PDI Perjuangan, poros Golkar, poros Demokrat dan poros NasDem,” kata Saiful, dikutip Minggu (4/10/2026).
Saiful melihat peluang terbentuknya poros Gibran tidak bisa dilepaskan dari hasil survei menjelang Pilpres 2029.
Jika elektabilitas Gibran menunjukkan tren kuat, ia memperkirakan Presiden ke-7 Joko Widodo akan berupaya mendorong putranya maju sebagai calon presiden.
“Poros Gibran ini apakah kekuatannya kalau dibolehkan, itu sangat tergantung Gibrannya. Apalagi Jokowi,” ujar Saiful.
Menurut dia, Jokowi merupakan figur yang memperhitungkan hasil survei dalam menentukan langkah politik.
Karena itu, kekuatan Gibran di sejumlah survei nantinya dapat menjadi salah satu penentu apakah poros tersebut benar-benar terbentuk.
“Pak Jokowi itu sangat percaya pada survei dan pentingnya survei. Kalau Gibran itu kuat secara elektoral menurut survei, Pak Jokowi akan berusaha memajukan Gibran,” katanya.
Jika poros tersebut memiliki daya tawar yang cukup, partai yang belum membangun poros capres sendiri berpotensi merapat.
Saiful menyebut PKB, PAN, dan PSI sebagai sejumlah partai yang bisa masuk ke poros Gibran.
“Dan partai bisa masuk ke dia, misalnya partai apa yang masih kosong. Misalnya PKB, PAN ke situ. Ditambah dengan PSI,” kata dia.
Berbeda dengan lima partai yang diprediksi Saiful dapat membangun poros capres, PKB, PAN, dan PKS justru dinilai lebih mungkin memainkan peran sebagai penentu pasangan calon wakil presiden.
Saiful menilai PKB memiliki kemampuan bermanuver yang cukup lentur.
Pengalaman Pilpres 2024 menjadi salah satu contoh.
Saat itu, PKB bergabung dalam koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden.
Untuk 2029, Saiful melihat sejumlah kemungkinan masih terbuka bagi PKB.
Partai tersebut bisa kembali menjalin kerja sama dengan Anies, bergabung dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), merapat kepada Dedi Mulyadi, atau bahkan memilih berada dalam barisan Prabowo.
“PKB bergabung, dia yang cukup lincah, dia lihat-lihat peluang mana. Mungkin dia akan menawarkan diri lagi jadi wakilnya,” kata Saiful.
“Apakah akan kembali dengan Anies, apa dengan AHY, atau dengan Dedi. Misalnya kayak begitu. Atau dengan Prabowo. Dan seterusnya kayak begitu,” lanjutnya.
Pola serupa, menurut Saiful, dapat dilakukan PAN dan PKS.
Ketiga partai itu dinilai memiliki ruang untuk menjadi penentu konfigurasi pasangan capres-cawapres ketimbang berdiri sebagai poros utama pencalonan presiden.
“Jadi dua partai ini (PKB dan PKS) dan PAN, tiga, kansnya untuk wakil saja. Jadi yang menentukan untuk nomor satunya lima partai, Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat, dan NasDem,” tutur Saiful.
Di tengah munculnya prediksi banyak poros, nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mulai diperbincangkan sebagai salah satu kandidat potensial Pilpres 2029.
Namun, pengamat politik Adi Prayitno melihat ada persoalan mendasar jika Dedi diposisikan sebagai calon yang akan berhadapan langsung dengan Prabowo.
Persoalannya bukan semata-mata tingkat popularitas atau elektabilitas Dedi.
Hubungan politiknya dengan Gerindra menjadi faktor penting.
Dedi masih tercatat sebagai kader Gerindra.
Ia juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra dan selama ini menyatakan dukungan kepada Prabowo.
“Kalau Dedi Mulyadi, saya selalu mengatakan bahwa memang tidak rasional dan tidak tepat kalau Dedi Mulyadi itu dipersepsikan akan maju, apalagi head-to-head dengan Pak Prabowo Subianto di 2029,” kata Adi dalam tayangan YouTube Adi Prayitno Official.
Menurut Adi, sulit membayangkan Dedi tiba-tiba keluar dari barisan Gerindra untuk menjadi penantang Prabowo, sementara hingga kini ia masih menunjukkan sikap politik yang sejalan dengan partai tersebut.
“Mengingat per hari ini Dedi Mulyadi itu adalah kadernya Gerindra. Per hari ini Dedi Mulyadi selalu mengatakan terus dan tegak lurus bersama Gerindra dan Pak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Karena itu, Adi menilai pembicaraan mengenai Dedi sebagai penantang Prabowo masih terlalu jauh.
“Sepanjang Dedi Mulyadi itu masih bersama dengan Gerindra, selalu bersama dengan Gerindra mendukung penuh Pak Prabowo Subianto, tak ada jalan ceritanya bagi Dedi Mulyadi untuk bisa maju di 2029,” kata Adi.
Prediksi enam poros tersebut menunjukkan bahwa peta Pilpres 2029 masih jauh dari final.
Elektabilitas, keputusan partai, ambang batas pencalonan, serta hubungan antarelite masih dapat mengubah konfigurasi politik.
Jika skenario Saiful terjadi, Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat, dan NasDem akan menjadi lima pusat kekuatan utama untuk posisi calon presiden.
Sementara itu, Gibran berpotensi menjadi pusat kekuatan keenam apabila memiliki modal elektoral yang cukup.
Di sisi lain, PKB, PAN, dan PKS dapat memainkan posisi sebagai partai yang menentukan siapa pasangan calon yang akhirnya terbentuk.
Adapun Dedi Mulyadi menghadapi situasi yang berbeda.
Elektabilitas yang tinggi belum otomatis menjadikannya penantang Prabowo.
Selama ia tetap berada di Gerindra dan menyatakan dukungan kepada Prabowo, ruang politiknya lebih mungkin berada dalam satu barisan daripada berhadap-hadapan.
Dengan demikian, pertarungan menuju 2029 belum hanya soal siapa yang paling populer.
Pertanyaan yang lebih menentukan adalah siapa yang mampu membangun poros, mengumpulkan dukungan partai, dan mengubah modal elektoral menjadi tiket pencalonan.
Lima poros partai, satu poros Gibran, dan kemungkinan Dedi Mulyadi menjadi bagian dari konfigurasi tersebut masih merupakan skenario.
Kepastian pasangan calon baru akan terbentuk setelah dinamika politik dan keputusan partai-partai memasuki tahap yang lebih konkret.