Dosen IPB: Jika Drama Ijazah Gibran di MK Berujung Ditutup, Dinasti Jokowi Akan Semakin Kokoh!

DEMOCRAZY.ID – Dosen IPB, Meilanie Buitenzorgy, menilai akhir dari drama gugatan terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) masih sulit ditebak.

Ia mengaku berada di posisi 50-50 melihat arah putusan MK.

Meilanie mengaku tidak cukup yakin bahwa proses sidang di MK ini murni menjadi ajang penegakan kebenaran dan keadilan.

Salah satu indikasinya, kata dia, adalah soal legal standing para pemohon yang diputus bersamaan dengan putusan hasil pemeriksaan bukti dan saksi.

“Satu sisi, seperti sudah saya bilang, saya tidak cukup yakin bahwa proses sidang di MK ini genuinely ajang menegakkan kebenaran dan keadilan. Indikasinya adalah legal standing para pemohon diputus bersamaan dengan putusan hasil pemeriksaan bukti-saksi,” ujar Meilanie dikutip dari akun media sosialnya, Minggu (4/10/2026).

Menurutnya, bukan tidak mungkin setelah drama yang menyedot perhatian publik, putusan MK justru hanya berkutat pada persoalan legal standing.

“Jadi ya jangan kaget aja nanti, setelah drama yang membetot perhatian seluruh republik, tiba-tiba putusannya sekadar: Pemohon bukan peserta Pemilu jadi tidak punya legal standing untuk perkara ini. Perkara ditutup,” katanya.

Di sisi lain, Meilanie menilai jika skenario tersebut yang terjadi, secara politis justru akan makin membesarkan Gibran dan Jokowi.

Gibran akan di-framing pendukungnya sebagai politisi yang dizolimi namun akhirnya keluar sebagai pemenang.

“Kalau endingnya seperti itu, secara politis ini akan makin membesarkan Gibran dan Jokowi. Gibran akan di-framing pendukungnya sebagai politisi yang dizolimi namun akhirnya keluar sebagai pemenang. Jangan lupa die-harder Jokowi-Gibran itu banyak,” ujarnya.

Sementara pendukung Prabowo, kata dia, saat ini kemungkinan terbatas di lingkar penikmat rente MBG dan KDMP.

Grassroot, termasuk ex-02, tampaknya sudah muak dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai makin memiskinkan mereka.

“Nah, saya nggak yakin juga apakah kubu Prabowo siap dengan resiko sebesar itu,” katanya.

Meski demikian, Meilanie menyebut masih ada sedikit harapan, atau mungkin lebih tepatnya utopia, bahwa para hakim MK kali ini mampu berdiri independen di sisi kebenaran dan keadilan substantif.

“Yang penting tugas kita sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam mengawal isu substantifnya, sudah kita laksanakan,” pungkasnya.

Ia juga mengingatkan publik untuk tidak melupakan penderitaan warga di Kalimantan yang sudah tiga bulan menghirup racun asap gambut.

“Jangan lupa kita bersamai terus saudara-saudara kita di Kalimantan yang sudah 3 bulan menghirup racun asap gambut. Minimal kita repost penderitaan mereka,” tutupnya.

Artikel terkait lainnya