DEMOCRAZY.ID – Perombakan atau reshuffle kabinet dan bongkar pasang posisi strategis di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan sekadar langkah prosedural untuk mengakselerasi kinerja kementerian.
Di balik pelantikan sejumlah pejabat dan reposisi petinggi lembaga, tersirat manuver politik yang makin menegaskan dominasi penuh pimpinan tertinggi negara.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai perombakan ini memperlihatkan upaya tegas Prabowo dalam memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan tanpa intervensi pihak luar.
“Secara prinsip adanya resuffle yang sering ini menegaskan kendali kekuasaan hanya ada di tangan presiden Prabowo, bukan yang lainnya,” kata Adi, Jumat (2/10/2026).
Spekulasi mengenai keretakan hubungan politik antara kubu Hambalang dan kubu Solo semakin mencuat seiring bergulirnya kembali isu diplomasi nasi goreng dan rencana pertemuan lanjutan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Adi bilang bahwa dinamika dalam hubungan segitiga antara Hambalang, Solo, dan Teuku Umar selalu berada dalam posisi yang sangat dinamis dan saling memengaruhi satu sama lain.
“Jadi selama ini ada satu keyakinan bahwa kalau Hambalang dengan Solo tak baik-baik saja, itu artinya Hambalang kemudian memiliki hubungan politik yang cukup hangat dan mesra dengan kubu Teuku Umar yang dalam hal ini adalah representasi politik dari PDIP,” ujarnya.
Isu reposisi pejabat yang dianggap menggerus pengaruh faksi Solo di lembaga strategis negara kini memicu wacana baru terkait peta koalisi jangka panjang menuju kontestasi politik 2029.
Menurut Adi, fleksibilitas koalisi dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia sangat memungkinkan terjadinya perubahan peta kekuatan politik secara drastis dalam waktu singkat.
“Pemilu 2024 itu menjadi penanda bagaimana hubungan politik antara Prabowo dengan Jokowi baik-baik saja. Tapi menuju di 2029, bukan tidak mungkin kedua belah pihak ini akan saling bersaing satu sama yang lainnya,” tandasnya.
Perubahan peta politik ini turut membuka ruang lebar bagi terwujudnya kerja sama baru antara Gerindra dan PDIP apabila hubungan Prabowo dan kubu Solo benar-benar mencapai titik puncak keretakan.
Adi menegaskan bahwa potensi poros baru antara Hambalang dan Teuku Umar adalah keniscayaan alamiah jika skenario pecah kongsi dengan Solo terjadi.
“Di 2029 misalnya, tidak ditakdirkan kembali duet antara Prabowo Subianto dengan Gibran, dan kemudian keduanya mungkin saling berhadap-hadapan satu sama yang lainnya, bukan tidak mungkin maka Gerindra akan berkoalisi dengan PDIP, Prabowo Subianto akan berkoalisi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri menyongsong kekuatan politik bersama antara kedua belah pihak,” ungkapnya.
Isyarat hangatnya komunikasi politik antara Prabowo dan Megawati dipandang sebagai pola berulang yang kerap muncul tiap kali tensi politik antara Prabowo dan Jokowi dikabarkan merenggang.
Adi menyimpulkan bahwa fenomena saling bergantinya peran kawan dan lawan dalam panggung politik nasional merupakan hal yang wajar dan patut dimaknai secara rasional.
“Tapi satu hal yang pasti, kalau PDIP kerja sama dengan Prabowo Subianto dan itu biasanya menjadi penanda hubungan politik yang mulai tidak harmonis antara Prabowo dan Jokowi, biasanya kayak gitu jalan cerita yang sering muncul di permukaan terkait dengan hubungan segitiga ketiga tokoh ini,” tandasnya.