Peneliti Senior LIPI: LIPI: Prabowo Masih Punya Waktu 2 Bulan, Jangan Biarkan Keresahan Publik Meluas!
DEMOCRAZY News
2 September 2026 8:00 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah memasuki dua tahun terus menjadi perhatian termasuk sejumlah pengamat.
Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI sekaligus Peneliti Utama Politik BRIN, Prof. Siti Zuhro, menyebut bahwa pemerintahan Prabowo masih memiliki pekerjaan besar untuk menjawab berbagai keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, optimisme terhadap masa depan Indonesia tetap harus dijaga.
Namun, pemerintah juga dituntut menunjukkan langkah nyata dalam menjalankan agenda reformasi dan memenuhi komitmen yang pernah disampaikan Presiden Prabowo.
Reformasi Polri dan Institusi Negara
Prof Siti menyinggung pentingnya pembenahan di berbagai institusi, termasuk agenda reformasi yang dinilai masih menjadi harapan masyarakat.
“Jadi bagaimana supaya ini kepalanya dulu lah dibenarin kan gitu. Memang waktu itu ada Reformasi Polri,” ujar Prof Siti, Selasa (1/9/2026).
Ia mengakui perjalanan reformasi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Meski demikian, menurutnya, masyarakat tidak boleh kehilangan optimisme.
“Tapi udah kayaknya memang gak ada jadi itu yang membuat, ya kita tidak boleh hopeless ya, kita tidak boleh patah arah dan sebagainya,” ucapnya.
Prof Siti menegaskan bahwa publik masih ingin mengawal pemerintahan agar Presiden Prabowo memiliki kekuatan dalam menjalankan program-program yang telah dijanjikan.
Baca Juga
“Kita tetap masih ingin ikut mengawal supaya Bapak Presiden ini kuat gitu ya untuk mengeksekusi program yang menurut saya mudah-mudahan Allah memberikan satu petunjuknya,” tukasnya.
Ingatkan Janji Prabowo saat Dilantik
Lebih lanjut, Prof Siti mengingatkan sejumlah komitmen yang disampaikan Prabowo saat akan dilantik sebagai presiden.
Ia berharap komitmen pemberantasan korupsi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pembangunan dari tingkat bawah dapat diwujudkan secara nyata.
“Sehingga Pak Prabowo betul-betul sesuai dengan waktu akan dilantik itu bagaimana sumpahnya, kesaksianya untuk memberantas korupsi, untuk menyejahterakan masyarakat sampai membangun dari desa, dari bawah dan sebagainya itu,” tuturnya.
Baca Juga
Ia juga menyentil perlunya reformasi yang lebih luas, bukan hanya di bidang politik.
“Melakukan reformasi di semua bidang tidak hanya politik, tapi juga birokrasi, hukum, kelembagaan. Itu bagaimana kita merasakan sekarang kok belum,” imbuhnya.
Menanti Jawaban Pemerintah di Dua Tahun
Prof Siti mengaku masih menyimpan harapan terhadap arah pemerintahan Prabowo.
Namun, ia mengatakan publik membutuhkan respons yang lebih konkret terhadap keresahan yang berkembang.
“Saya ingin nanti di dua tahun peringatan kinerja atau mungkin dilantiknya Pak Prabowo itu, kita ingin mendengarkan sesuatu yang baru, disampaikan untuk menanggapi keresahan masyarakat,” jelasnya.
Salah satu hal yang disorot adalah tuntutan terhadap pembenahan institusi penegak hukum.
Baginya, langkah tersebut menjadi salah satu isu penting yang dapat membantu meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada pemerintah.
“Misalnya adalah bagaimana institusi penegat hukum bisa betul-betul gitu ya direformasi melalui tadi itu, kehendak yang sudah luar biasa, sekarang sudah gak mau ngomong mereka, sebenarnya kesel gitu kan,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah tuntutan yang berkembang di kalangan publik dan akademisi perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Lah itu tolong jadi beberapa hal yang menjadi inti yang dimintakan oleh publik luas, publik akademis khususnya, itu mungkin bisa menambah meningkatkan kepercayaan mereka terhadap Pak Prabowo,” lanjutnya.
Ingatkan Ancaman Turunnya Legitimasi
Prof Siti kemudian mengingatkan adanya risiko jika pemerintah tidak segera memberikan respons terhadap persoalan-persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Kata dia, tingkat kepercayaan dan optimisme publik dapat mengalami penurunan.
Baca Juga
“Kalau itu tidak dilakukan dalam dua tahun mungkin hopelessnya itu sudah merosot tajam,” tegasnya lagi.
Ia menilai meluasnya keresahan publik atau public distress dapat berdampak langsung terhadap legitimasi pemerintah.
“Ya dilegitimasi terhadap pemerintah kalau public distress meluas, sulit percaya, tidak hanya kampus, civil society, semua,” bebernya.
Di tengah berbagai dinamika tersebut, Prof Siti menekankan bahwa Presiden Prabowo masih memiliki ruang untuk memberikan penegasan kepada publik.
Ia menyebut dua bulan ke depan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyampaikan sikap dan langkah yang lebih jelas.
“Pak Prabowo masih punya September, Oktober untuk menyatakan penegasan kembali,” terangnya.
Menurut Prof Siti, dinamika politik juga harus dibaca secara cermat karena berbagai kepentingan dapat bergerak dengan cara yang berbeda.
“Ini politik itu kan bisa hadir, bisa di belakang, bisa nyelusup. Ada yang bisa mungkin cetowelo-weloh, ada yang sembunyi,” tandasnya.
Ia menilai pemerintah perlu memahami perkembangan politik secara lebih teliti, terutama dengan melihat percakapan publik yang semakin terbuka di media sosial.
“Ini yang perlu memang harus dipahami secara agak teliti menurut saya. Karena melihat pembicaraan-pembicaraan di medsos dan sebagainya itu itu sudah tidak ada tadi ngaling-ngaling lagi,” kuncinya.
beritaberita politikdemocrazyevaluasi pemerintahindonesiaistana negarakabinet merah putihkebijakan publikkeresahan publiklipinasionalpemerintahpemerintahan prabowopolitikpolitik nasionalprabowoprabowo subianto
Artikel terkait lainnya
