DEMOCRAZY.ID — Sikap dan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perjalanan politik putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Erma Yulihastin, melontarkan kritik tajam terhadap poin-poin yang disampaikan Jokowi dalam wawancara eksklusif bersama Bocor Alus Politik Tempo belum lama ini.
Erma menilai bahwa dalam wawancara tersebut, Jokowi cenderung bersikap defensif dengan membantah berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya serta selalu berlindung di balik narasi demokrasi.
“Semua dibantah dan selalu mengatasnamakan demokrasi,” kata Erma melalui akun media sosial X, dikutip Sabtu (29/8/2026).
Lebih lanjut, ia mengaku kecewa lantaran tidak mendapati adanya bentuk penyesalan atau rasa bersalah dari sang mantan presiden atas manuver politik yang mengantarkan Gibran menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia.
Menurutnya, setidaknya ada pengakuan jujur dari Jokowi apabila memang terdapat persoalan mendasar mengenai kapasitas dan kelayakan putranya untuk mengemban jabatan tersebut.
“Ada satu hal yang paling mengecewakan, yaitu tak ada sama sekali rasa bersalah atau minimal mengakui bahwa anaknya itu sebenarnya tidak layak dan tidak kompeten,” ungkap Erma.
Kritik yang dilayangkan Erma ini turut membuka kembali perdebatan panjang mengenai proses kontestasi Pemilu 2024 yang diwarnai oleh polemik batas usia calon wakil presiden serta cawe-cawe politik yang diakui sendiri oleh Jokowi demi mengawal transisi kepemimpinan.
Di sisi lain, Erma juga mempertanyakan efektivitas sistem demokrasi di Indonesia yang memiliki populasi besar.
Ia menyayangkan mengapa sistem politik nasional seolah kesulitan melahirkan figur-figur pemimpin yang benar-benar teruji kompetensinya.
“Ayolah, 280 juta orang Indonesia, masa iya demokrasi tak bisa memunculkan yang benar-benar kompeten? Itu parpol-parpol gunanya apa sih?” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Jokowi kerap memberikan pembelaan terkait keterlibatannya dalam dinamika Pilpres 2024.
Ia berdalih bahwa aksi cawe-cawe yang dilakukannya semata-mata demi kepentingan negara agar proses transisi kepemimpinan berjalan mulus tanpa memicu instabilitas nasional, serta dijalankan sebagai bagian dari tanggung jawab moral seorang kepala negara.