Perangkap Maut di Senayan Terkuak! Pengamat Bongkar ‘Skenario Jahat’ Sengaja Jebak Ketua DPR Puan Maharani Lewat Surat Komitmen

DEMOCRAZY.ID – Surat pernyataan komitmen pimpinan DPR RI kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada Kamis (27/8/2026) menuai perdebatan baru.

Surat komitmen tersebut ditandangani Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.

Yang jadi perdebatan bukan karena isi surat komitmen tersebut, namun pimpinan yang ikut tanda tangan dalam surat tersebut.

Salah satunya tidak adanya nama Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Salah satu yang menyoroti hal itu adalah pegiat media sosial, Jhon Sitorus.

Baca Juga

Budi Arie ‘Ogah’ Minta Maaf Soal Isu Prabowo Lengser: Biarkan Sejarah Menemukan Takdirnya!

Dia heran, setelah nama Puan Maharani tidak masuk sementara nama Sari Yuliati yang tidak ikut menerima aspirasi tersebut ikut dimasukkan.

“Nama Puan Maharani tidak ada dalam daftar pimpinan DPR yang menandatangani komitmen penyelesaian UU Perampasan Aset,” kata Jhon Sitorus dikutip, Jumat (28/8/2026).

👇👇

Nama Puan Maharani tidak ada dalam daftar pimpinan DPR yang menandatangani komitmen penyelesaian UU Perampasan Aset.

Baca Juga

Sindiran Prabowo Untuk Budi Arie: Singkat, Padat, Menohok!

Padahal, pada saat yang sama sebelumnya Puan dan Sari Yuliati memimpin rapat Paripurna bersamaan dengan 3 Pimpinan lainnya menerima AMPB dan mas Botok.… pic.twitter.com/8XMYi6LMQw

— Jhon Sitorus (@jhonsitorus_19) August 28, 2026

Diketahui, Puan Maharani dan Sari Yuliati memiliki agenda lain saat aspirasi tersebut diterima yakni mengikuti sidang paripurna.

Baca Juga

RUU Perampasan Aset Justru Bisa Bikin Negara ‘Babak Belur’ dan Hancur Lebur, Kok Bisa?

“Padahal, pada saat yang sama sebelumnya Puan dan Sari Yuliati memimpin rapat Paripurna, bersamaan dengan 3 Pimpinan lainnya menerima AMPB dan mas Botok,” sebutnya.

Karena itu, yang menjadi pertanyaan dia adalah ada apa sehingga nama Sari Yuliati dimasukkan dalam daftar pimpinan yang menandatangani surat komitmen tersebut.

Karena itu, Jhon Sitorus justru curiga kondisi tersebut sengaja diciptakan untuk membuat agar publik memberi persepsi negati terhadap Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Pertanyaannya, kenapa tandatangan Sari Yuliati ada sedangkan tandatangan Puan Maharani tidak ada? Apakah ini skenario menjebak Puan Maharani? Kalo iya, skenario siapa?” katanya.

Baca Juga

Pola Politik 3 Periode Gagal, Kini Jokowi Mainkan Skenario ‘Prabowo Lengser’ Demi Gibran Maju 2029!

Sebelumnya, sorotan sama dilontarkan aktivis sosial, Palti Hutabarat terkait kondisi tersebut.

“Gue mau kasih tahu kejanggalan aksi Pati hari ini. Bukan menyalahkan Botok dkk, tapi menghadapi para politisi licik ga cukup cuma bermodalkan keberanian. Harus punya Keyakinan, Keteguhan, dan Kesabaran. keempat hal tersebut harus diramu menjadi satu, maka kebenaran pasti menang,” kata Palti Hutabarat dikutip Jumat (28/8/2026).

Salah satu kejanggalan adalah surat pernyataan pimpinan DPR yang memuat janji mengundurkan diri dari pimpinan dan anggota DPR, jika RUU tersebut tidak selesai pada Desember mendatang.

“Bayangkan aja ya.. Kertas selembar ditandatangani tanpa materai, lalu tanpa adanya komitmen hukuman mati pada koruptor.” katanya.

Baca Juga

Isu Percepatan Pemilu 2029 Memanas, Yuddy Chrisnandi: Prabowo Harus Tegaskan Dirinya Yang Memimpin, Bukan Jokowi!

Aktivis sosial, Palti Hutabarat angkat suara terkait perkembangan terkini Rancangan Undang Undang Perampasan Aset, yang dijanjikan akan rampung pada Desember 2026.

Dia menyoroti rancangan tersebut yang ternyata jauh dari pikiran masyarakat yang selama ini bersuara lantang menentang tindak pidana korupsi.

Betapa tidak, RUU tersebut tidak ditujukan khusus pada perampasan aset koruptor, melainkan diduga menyasar semua pihak.

Karena itu, Palti Hutabarat menilai aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada Kamis (27/8/2026) penuh kejanggalan.

Baca Juga

Konspirasi Tingkat Tinggi Terbongkar! Pengamat Curiga Budi Arie dan Jokowi Sudah Kantongi Data ‘Survei Rahasia’ untuk Lengserkan Prabowo

“Gue mau kasih tahu kejanggalan aksi Pati hari ini. Bukan menyalahkan Botok dkk, tapi menghadapi para politisi licik ga cukup cuma bermodalkan keberanian. Harus punya Keyakinan, Keteguhan, dan Kesabaran. keempat hal tersebut harus diramu menjadi satu, maka kebenaran pasti menang,” kata Palti Hutabarat dikutip Jumat (28/8/2026).

Salah satu kejanggalan adalah surat pernyataan pimpinan DPR yang memuat janji mengundurkan diri dari pimpinan dan anggota DPR, jika RUU tersebut tidak selesai pada Desember mendatang.

“Bayangkan aja ya.. Kertas selembar ditandatangani tanpa materai, lalu tanpa adanya komitmen hukuman mati pada koruptor.” katanya.

Dalam unggahan di media sosial X, Puan Maharani mengaku menyelesaikan Rapat Paripurna DPR masa sidang I 2026/2027 dengan sejumlah agenda krusial saat perwakilan massa AMPB diterima pimpinan DPR lainnya.

Baca Juga

Usai Simak Wawancara Jokowi, Pakar BRIN Prof Erma Yulihastin Bongkar Hal Paling Mengecewakan Soal Gibran!

“Alhamdulillah, menyelesaikan Rapat Paripurna DPR masa sidang I 2026-2027 dengan sejumlah agenda krusial, di antaranya laporan Komisi III terkait penyusunan RUU Perampasan Aset, sekaligus mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat terkait RUU yang sedang digodok tersebut,” katanya.

Agenda lainnya kata dia, yaitu laporan Timwas Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya, dan laporan Baleg DPR RI.

“Bersama para pimpinan DPR RI, hari ini kami berbagi tugas untuk menyelesaikan agenda sidang, dan juga memastikan setiap suara masyarakat diterima untuk ditindaklanjuti… 😊,” tandas Puan Maharani.

Baca Juga

Cium Aroma Busuk Dokumen Rahasia! Tokoh Ini Bongkar Surat Penyetaraan Gibran Yang Ternyata Melanggar Semua Aturan