Guru Besar BRIN Hajar Habis Jokowi: Suka Bantah Sana-Sini Tapi Tak Berani Akui Anak Tak Kompeten!

DEMOCRAZY.ID – Guru Besar BRIN, Prof. Dr. Erma Yulihastin, melontarkan kritik tajam terhadap mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Kritik tersebut disampaikan Erma melalui akun X pribadinya setelah mencermati wawancara Jokowi bersama tim Bocor Alus Politik dari Tempo.

Dalam unggahannya, Erma menilai Jokowi cenderung membantah berbagai kritik dan pertanyaan yang diarahkan kepadanya.

Menurut dia, salah satu hal yang paling mengecewakan adalah tidak adanya pengakuan mengenai kritik publik terhadap kapasitas dan kompetensi putranya dalam kepemimpinan nasional.

“Semua dibantah Jokowi dan selalu mengatasnamakan demokrasi. Ada satu hal yang paling mengecewakan yaitu tak ada sama sekali rasa bersalah atau minimal mengakui bahwa anaknya itu sebenarnya tidak layak dan tidak kompeten,” tulis Erma dalam unggahan di akun X-nya, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga

Advokat Publik Sebut Ada ‘Kekuatan Kelima’ di Balik Serangan Bertubi ke Prabowo, Apa Itu?

Erma kemudian mempertanyakan kualitas rekrutmen kepemimpinan politik di Indonesia.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta jiwa, ia menilai demokrasi seharusnya mampu melahirkan lebih banyak figur yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menduduki jabatan strategis negara.

“Ayolah, 280 juta orang Indonesia masak iya demokrasi tak bisa memunculkan yang benar-benar kompeten? Itu parpol-parpol gunanya apa sih?” lanjut Erma.

Semua dibantah dan selalu mengatasnamakan demokrasi. Ada satu hal yang paling mengecewakan yaitu tak ada sama sekali rasa bersalah atau minimal mengakui bahwa anaknya itu sebenarnya tidak layak dan tidak kompeten. Ayolah, 280 juta orang Indonesia masak iya demokrasi tak bisa… https://t.co/YfvxHx0mTf

Baca Juga

Ogah Tarik Ucapan, Ketum Projo Budi Arie Klaim Cuma ‘Bunyikan Alarm’ Soal Prediksi Prabowo Jatuh Sebelum 2029

— Prof. Dr. Erma Yulihastin (@EYulihastin) August 28, 2026

Pernyataan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap wawancara eksklusif Jokowi dengan tim Bocor Alus Politik Tempo.

Dalam wawancara itu, Jokowi mendapat sejumlah pertanyaan mengenai dinamika politik nasional, tudingan terhadap keluarganya, hingga berbagai isu yang berkembang setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Baca Juga

Dominasi Prabowo Terancam? Hasil Survei Terbaru Ungkap Cara Jitu Agar Prabowo Bisa Libas Dedi Mulyadi!

Wawancara Jokowi dengan Bocor Alus Politik dilakukan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

Materi wawancara tersebut kemudian menjadi perhatian luas dan memicu beragam reaksi di ruang publik, terutama karena membahas posisi Jokowi dalam konfigurasi politik pasca-Pilpres serta isu mengenai masa depan politik keluarganya.

Bagi Erma, persoalan yang disorot bukan sekadar soal hak politik seseorang dalam sistem demokrasi.

Ia mempertanyakan apakah proses demokrasi dan mekanisme partai politik benar-benar telah menghasilkan kader-kader terbaik yang memiliki kompetensi memadai untuk memimpin negara.

Baca Juga

Gegara Hal Ini, Kubu Dokter Tifa Ngaku ‘Pasrah’ dan Tak Yakin Menang Sidang Ijazah Jokowi

Kritik tersebut sekaligus menyinggung peran partai politik sebagai institusi utama dalam demokrasi.

Partai politik, dalam pandangan Erma, semestinya tidak hanya menjadi kendaraan elektoral atau sarana perebutan kekuasaan, tetapi juga menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan.

Namun, perlu dicatat bahwa penilaian Erma mengenai kelayakan dan kompetensi putra Jokowi merupakan pandangan dan kritik pribadi yang disampaikan dalam ruang publik.

Pernyataan itu menjadi bagian dari perdebatan politik yang berkembang mengenai dinasti politik, kualitas demokrasi, serta mekanisme rekrutmen pemimpin di Indonesia.

Baca Juga

Kata Budi Arie: Kalau Prabowo Berhenti Ditengah Jalan, Gibran Naik, Itu Konsekuensi Yang Logis!

Di sisi lain, Jokowi dalam wawancara dengan Tempo memberikan tanggapan atas berbagai isu dan tudingan yang dialamatkan kepada dirinya maupun keluarganya.

Wawancara tersebut kini menjadi salah satu bahan diskusi baru dalam percakapan politik nasional.

Kontroversi ini pun kembali membuka perdebatan lama: apakah demokrasi Indonesia telah benar-benar menghasilkan pemimpin berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan kompetensi, ataukah faktor popularitas, kekuatan elite, jaringan kekuasaan, dan dukungan partai masih menjadi penentu utama dalam proses politik nasional?

Baca Juga

Pukat UGM Kuliti Habis ‘Cacat Fatal’ RUU Perampasan Aset: Ancaman Macan Kertas hingga Korupsi Aparat!