DEMOCRAZY.ID — Langkah cepat yang diambil oleh kepala daerah dalam merespons bencana alam kerap memicu perdebatan luas di ruang publik, mulai dari aspek efektivitas bantuan hingga tafsir politik di balik pergerakan tersebut.
Jurnalis sekaligus pegiat media sosial, Ahmad Arif, melontarkan kritik terbuka yang menyoroti langkah cepat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang terbang langsung ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (21/8/2026) guna menyalurkan bantuan bagi para korban gempa.
Kunjungan tersebut diketahui bermula dari permintaan langsung sejumlah warga NTT yang disampaikan melalui platform media sosial kepada sang gubernur.
Kendati aksi kemanusiaan tersebut mendatangkan bantuan nyata bagi warga terdampak, Arif justru melihat fenomena ini sebagai cerminan adanya keanehan dalam tata kelola kenegaraan.
Ia menilai bahwa kehadiran kepala daerah di lokasi bencana secara berlebihan hingga mendahului pusat dapat mengesankan seolah-olah terjadi pergeseran peran kepemimpinan nasional, terutama di tengah belum hadirnya Presiden Prabowo Subianto di lokasi yang sama.
“Negeri yang aneh. Ada Presiden, tetapi serasa sedang memimpin kompi. Ada gubernur yang sibuk cosplay jadi presiden. Ada mantan presiden yang ingin menjadi raja,” tulis Arif dalam unggahan di akun X pribadinya, dikutip Jumat (21/8).
Kritik tersebut menyoroti ketimpangan koordinasi serta dinamika pencitraan politik di kalangan pejabat tinggi, yang dinilai sebagian kalangan dapat mengaburkan batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan darurat bencana.
Negeri yang aneh. Ada Presiden, tetapi serasa sedang memimpin kompi. Ada gubernur yang sibuk cosplay jadi presiden. Ada mantan presiden yang ingin menjadi raja. https://t.co/iCbBKz9UQB
— Ahmad Arif (@aik_arif) August 21, 2026
Di sisi lain, kedatangan Dedi Mulyadi—yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM)—ke NTT membawa total bantuan kemanusiaan senilai Rp4,5 miliar.
Dana masif tersebut dihimpun melalui skema gotong royong yang melibatkan Pemprov Jabar, Baznas Jabar, Bank BJB, Apindo, Kadin, serta tambahan donasi pribadi dari KDM sebesar Rp4 miliar.
Dalam rombongan tersebut, Wali Kota Depok, Supian Suri, turut mendampingi dengan membawa tambahan sumbangan senilai Rp500 juta yang berasal dari hasil penggalangan dana Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat Kota Depok.
“Kita hari ini membawa bantuan sebesar Rp4,5 miliar. Rp4 miliar dari provinsi (Jabar) dan Rp500 juta dari kota depok,” ujar KDM dalam video yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya.
Terdapat pola distribusi yang cukup unik dalam misi kemanusiaan kali ini.
Alih-alih mengirimkan pasokan logistik secara konvensional langsung dari Jawa Barat yang memakan waktu pengiriman lebih lama, KDM memilih menerapkan skema belanja langsung di pasar-pasar tradisional lokal di sekitar wilayah bencana, seperti di Labuan Bajo.
Langkah ini dinilai memiliki keunggulan ganda: selain memastikan bantuan dapat segera diterima oleh korban dalam waktu singkat, mekanisme tersebut juga turut berfungsi menggerakkan roda perekonomian warga lokal yang terdampak bencana.
Selain dukungan material berupa logistik dan dana tunai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga turut memberangkatkan 20 personel relawan gabungan yang terdiri dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar serta Kwarda Pramuka Jabar guna memperkuat operasi pertolongan dan menjangkau titik-titik posko di wilayah pelosok yang sulit diakses.