Kritik Tajam PKS: Program Prabowo Belum Jadi Aset, Tapi Sudah Jadi Beban Negara!

DEMOCRAZY.ID — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, memberikan pandangan kritis sekaligus apresiatif terhadap dinamika politik dan jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai penurunan tingkat kepuasan publik yang terekam dalam berbagai lembaga survei merupakan indikator positif bagi kesehatan iklim demokrasi di tanah air.

Penilaian Demokrasi Terbuka dan Tekanan Fiskal Program Pemerintah

Dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube pribadinya, Jumat (14/8/2026), Mardani menyebut bahwa keterbukaan informasi publik saat ini membuat penyelenggara negara berada dalam pengawasan ketat masyarakat, bagaikan ikan di dalam akuarium.

“Tidak ada kursi nyaman bagi siapapun yang sedang memegang amanah,” ujar Mardani.

Kendati demikian, ia menyoroti sejumlah tantangan kebijakan fiskal yang dihadapi pemerintah pusat.

Menurutnya, program-program andalan nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai aset strategis penopang ekonomi, melainkan masih menjadi beban (liability) bagi keuangan negara.

Beban tersebut semakin terasa akibat adanya pengurangan alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) yang berdampak langsung terhadap perlambatan pembangunan di daerah.

Kritisi Kesejahteraan Guru dan Pentingnya Rasionalitas Publik

Selain menyoroti tata kelola fiskal makro, Mardani turut menyuarakan kritik terkait lambannya realisasi janji pemerintah mengenai peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya kenaikan gaji bagi para guru dan dosen yang hingga kini dinilai belum berjalan optimal.

“Sampai akhir rupanya belum keluar ya. Mungkin saya harus lebih banyak doanya dan harus lebih banyak teriaknya lagi,” keluhnya.

Di akhir pemaparannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat akal sehat serta mengedepankan keberanian moral dalam mengawal setiap kebijakan publik agar senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.

“Rasionalitas harus terus dikemukakan… Indonesia akan terus hadir mengangkat etika dan logika agar ruang publik kita betul-betul berorientasi kepada rakyat,” pungkasnya.

Artikel terkait lainnya