DEMOCRAZY.ID – Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR/DPR tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menurut alumni FISIPOL UGM itu, narasi “membanggakan” yang disampaikan Presiden kontras dengan jeritan ekonomi yang dirasakan rakyat, terutama kelas menengah ke bawah.
“Tak seindah dan glamornya kondisi rakyat Indonesia dengan apa yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Heru, Jumat (15/8/2026).
Dalam pidatonya selama 2 jam lebih di Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengklaim telah mendirikan 10.000 Koperasi Merah Putih (Kopdes).
Sebanyak 3.300 di antaranya disebut sudah beroperasi optimal dan ditargetkan mencapai 30.000 unit akhir tahun.
Presiden juga menegaskan komitmen melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak ada lagi stunting dan gizi buruk di Indonesia.
Namun bagi Heru, pencapaian itu belum dirasakan dampaknya.
“Ironi sekali tepuk tangan meriah justru semakin meyakinkan mereka tak sanggup lagi berempati dan simpatik apa yang terasa sekali dinikmati masyarakat Indonesia saat ini,” katanya.
Heru menyoroti kondisi menjelang HUT ke-81 RI yang disebutnya sebagai “Kemerdekaan Setengah Hati”.
Ia mencontohkan dari para pedagang bendera yang mengeluh omset merosot tajam.
Berdasarkan wawancara dengan pedagang, omset biasanya Rp500 ribu per hari, kini hanya Rp150 ribu.
Dengan harga bendera Rp20 ribu – Rp50 ribu per lembar, artinya hanya laku 4-6 lembar sehari.
“Yang menarik, para pedagang tahu karena kondisi ekonomi nasional sedang tidak baik-baik saja. Sedang musim anak sekolah masuk dan juga betul dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah,” jelas Heru.
Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi 5,6% yang diklaim pemerintah “tak sebanding” dengan kondisi pedagang kecil yang dagangannya sepi.
Lebih jauh, Heru menyebut adanya “perlawanan sunyi” dari kalangan menengah ke atas yang kini enggan memasang bendera Merah Putih.
“Mereka sepakat jika tata kelola negara amburadul, jumlah kabinet menteri terbesar di mana-mana dan para penegak hukum justru jadi pelaku koruptornya,” ucapnya.
Ia menyoroti kasus korupsi bernilai triliunan, mulai dari kasus MNG hingga Kopdes yang disebutnya sudah diketahui siapa “koruptor kakap”-nya.
Ditambah banyak kepala daerah dan anggota DPR yang ditangkap KPK.
“Intinya masyarakat kelas menengah atas, kelas bawah sepakat bahwa pemerintah saat ini banyak membuat kekecewaan dan ketimbang sedikit membahagiakan rakyat,” tegasnya.