Kuda Troya Terbongkar! Terungkap ‘Motif Rahasia’ Prabowo Rela Jadi Anak Buah Jokowi Tahun 2019

DEMOCRAZY.ID — Tabir di balik persekutuan politik tingkat tinggi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada periode lalu kembali dikuliti tanpa ampun.

Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lukas Luwarso, secara terbuka membongkar motif tersembunyi di balik keputusan Jokowi merangkul sang rival abadi untuk duduk sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019 silam.

Perkawinan Paksa Dua Kepentingan: Amankan Kekuasaan dan Jalan Menuju Kursi Presiden

Menurut Lukas, langkah Jokowi menarik Prabowo masuk ke dalam lingkaran Istana bukan didasari oleh semangat gotong royong membangun bangsa, melainkan murni sebagai taktik pengamanan agar sisa masa kekuasaannya berjalan mulus tanpa gangguan berarti dari kelompok oposisi.

Sejak awal, hubungan kedua tokoh utama tersebut dinilai tidak pernah memiliki kecocokan kimiawi politik yang sejati karena masing-masing membawa syahwat kekuasaan yang saling bertolak belakang.

“Saya pengin terus berkuasa untuk Jokowi, Prabowo saya ingin jadi presiden,” ujar Lukas membedah motif di balik layar dalam tayangan kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Kamis (6/8/2026).

“Uang Gelap” Kementerian Pertahanan dan Lembar Kesepakatan Transaksional

Poin paling menohok yang diungkap Lukas adalah alasan di balik penyerahan pos strategis Kementerian Pertahanan kepada Prabowo.

Ia menyebut pemilihan pos tersebut tidak lepas dari faktor kucuran anggaran raksasa yang dikelolanya, yang tercatat menduduki peringkat kedua terbesar di antara seluruh kementerian negara namun memiliki ruang pertanggungjawaban yang jauh lebih tertutup dibanding sektor lainnya.

“Nah waktu itu kan sebenarnya sekedar mengingatkan, kenapa negonya Prabowo dikasih posisi Menhankam? Salah satunya adalah Menhankam itu dananya nomor dua besar kan dari kementerian, dan relatif unaccountable dibanding kementerian-kementerian lain. Agak gelaplah karena urusan militer kan. Nah, itu sama-sama happy saat itu. Oke, sepakat,” beber Lukas blak-blakan.

Berdasarkan catatan rekam jejak anggaran selama periode 2019 hingga 2024, Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo memang mengelola dana yang sangat fantastis, berkisar antara Rp117 triliun hingga Rp144 triliun setiap tahunnya dengan total akumulasi menyentuh angka hampir Rp700 triliun dalam kurun waktu lima tahun.

Bahkan, pada awal masa jabatan tahun anggaran 2020, pos kementerian ini sempat bertengger sebagai instansi dengan alokasi anggaran terbesar di Indonesia—mencapai kisaran Rp127,4 triliun hingga Rp131,3 triliun—sebelum akhirnya bergeser menempati posisi kedua di bawah Kementerian PUPR pada tahun-tahun berikutnya.

Bagi Lukas, persekutuan yang terjalin erat kala itu hanyalah sebuah transaksi pragmatis tanpa ada visi besar untuk membawa kemajuan substansial bagi rakyat Indonesia.

“Masing-masing sudah punya agenda sendiri-sendiri, sebenarnya tidak pernah ada punya untuk bersama-sama membangun Indonesia, membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Enggak ada itu,” pungkasnya tajam.

Artikel terkait lainnya