

DEMOCRAZY.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira melontarkan kritik tajam terhadap safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, kunjungan tersebut tidak memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan lebih berorientasi pada kepentingan politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Andreas menilai agenda Jokowi di NTT tidak membawa misi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat akar rumput.
Ia justru menilai lawatan tersebut bertujuan memperkuat kepentingan elektoral PSI.
“Bagi Jokowi dan PSI NTT, jelas misinya untuk mendongkrak kepentingan elektoral PSI. Tapi bagi rakyat NTT tidak jelas misinya, malah justru memecah belah rakyat di akar rumput soal Jokowi yang masih suka main raja-rajaan,” kata Andreas kepada wartawan, Senin, 3 Agustus 2026.
Legislator dari Daerah Pemilihan NTT I itu bahkan menyebut manuver politik Jokowi memperlihatkan gejala post power syndrome atau sindrom pasca-kekuasaan.
Menurut Andreas, perbedaan situasi Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden dengan kondisi saat ini terlihat dari cara mantan kepala negara tersebut membangun kedekatan dengan masyarakat.
“Nampak, gejala post power syndrome pada figur ini. Kalau dulu sebagai presiden biasa dikerumuni, dielu-elukan massa, saat ini Jokowi harus mendatangi kerumunan car free day, membuat kerumunan dengan ‘kemasan’ budaya meskipun menabrak tradisi budaya, untuk dikerumuni dan dielu-elukan,” sindirnya.
Ia kembali menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tidak ada manfaatnya untuk rakyat, kecuali untuk membuat kerumunan semu, raja-rajaan semu untuk Jokowi,” kata Andreas.
Meski menilai safari politik itu diarahkan untuk meningkatkan elektabilitas PSI, Andreas meyakini masyarakat NTT mampu menilai secara objektif.
“Bagi PSI iya (mendongkrak elektabilitas). Tapi bagi masyarakat, saya kira masyarakat NTT cukup cerdas untuk melihat mana perilaku yang genuine (asli), dan mana perilaku penuh rekayasa hanya untuk kepentingan berkuasa dan kembali berkuasa,” katanya.
Sementara itu, Ketua Harian PSI Ahmad Ali memberikan penilaian berbeda.
Menurutnya, kunjungan Jokowi ke NTT bukan sekadar agenda politik, melainkan momentum mempererat kembali hubungan emosional dengan masyarakat.
Jokowi diketahui melakukan kunjungan ke NTT pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian safari politik ke sejumlah daerah.
“Kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur tidak hanya dapat dimaknai sebagai agenda silaturahmi politik, tetapi juga sebagai momentum untuk kembali memperkuat ikatan emosional dengan masyarakat NTT,” ujar Ahmad Ali dalam siaran pers PSI.
Ahmad Ali menilai hubungan tersebut dibangun melalui rekam jejak pembangunan selama dua periode pemerintahan Jokowi.
Ia menyebut berbagai proyek strategis telah direalisasikan di kawasan timur Indonesia, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, bendungan, pengembangan destinasi wisata, hingga pelaksanaan berbagai program sosial.
Meski mengakui terdapat beragam penilaian publik terhadap hasil pembangunan tersebut, Ahmad Ali menegaskan rekam jejak pembangunan tetap menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kepemimpinan Jokowi.