11.11 di Halim: Tahun Lalu Jadi Tempat Rapat Bareng Prabowo, Malam Ini Gibran Serahkan ‘Surat Resign’
DEMOCRAZY News
11 November 2026 8:44 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam WIB bakal menjadi tempat Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke Presiden Prabowo Subianto.
Menariknya di tanggal yang sama tepat satu tahun lalu, Halim jadi lokasi rapat khusus Prabowo bersama sejumlah pejabat negara, termasuk Gibran.
Saat itu Prabowo menggelar rapat khusus di Halim sebelum bertolak ke Australia.
Terkait pengunduran diri Gibran malam ini, informasi itu dibenarkan oleh Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (ProJo), Budi Arie Setiadi.
Setahun Lalu Prabowo Gelar Rapat Khusus di Halim
Pada Selasa, 11 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Rapat berlangsung tertutup dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah pejabat tinggi negara.
Mereka yang hadir antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Rapat tersebut berlangsung sebelum Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan selama satu hari ke Sydney, Australia.
Bahkan, Presiden disebut menunda jadwal penerbangannya selama dua jam demi memimpin langsung pertemuan tersebut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pertemuan itu membahas pengelolaan keuangan negara, terutama memastikan penggunaan anggaran berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.
“Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian arahan Prabowo sebagaimana disampaikan Teddy.
Prabowo juga memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengoordinasikan pemeriksaan penyerapan anggaran lintas kementerian.
Perhatian khusus diberikan terhadap penggunaan transfer ke daerah yang dikelola para kepala daerah menjelang akhir tahun.
Peristiwa tersebut tercatat dalam keterangan resmi Sekretariat Negara pada 11 November 2025.
Setahun Kemudian Gibran Mundur
Pada Selasa, 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah bertemu langsung dengan Prabowo di Istana Kepresidenan.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran.
Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Wakil Presiden.
Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Budi Arie Benarkan Kabar Gibran Mundur
Perkembangan berikutnya muncul pada Rabu, 11 November 2026.
Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar mengenai pengunduran diri Gibran ketika dikonfirmasi
awak media.
Saat ditanya mengenai kebenaran informasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
“Betul,” kata Budi Arie.
Baca Juga
Ketika kembali dimintai penegasan mengenai informasi tersebut, ia mengulangi jawaban yang sama.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden harus melalui mekanisme konstitusional di MPR.
DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat
Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI mulai memasuki babak baru.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi partai politik resmi menandatangani usulan tersebut dengan alasan Gibran dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden akibat polemik ijazah.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, usulan HMP yang diterima pimpinan DPR berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3.
Pasal tersebut mengatur hak menyatakan pendapat DPR terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia,” kata Saan dikutip dari Antara.
11 11 halim perdanakusumaberita politikbreaking news gibranbudi arie projodemocrazydemocrazy.iddinamika istanagibran mundur di halimgibran rakabuming mundurgibran serahkan surat resignistana negarakrisis politik nasionallanud halim perdanakusumaPolitik Indonesiaprabowo gibran halim
Artikel terkait lainnya
